Yamaha NMax

Eksistensi Penghayat Akur Sunda Wiwitan (2): Tumbukan Interpretasi Keyakinan dan Kepentingan

  Kamis, 28 Februari 2019   Erika Lia
Girang Pangaping Adat atau Pendamping Komunitas penghayat Akur Sunda Wiwitan, Dewi Kanti menunjukkan foto Pangeran Madrais yang disimpan di salah satu ruangan di gedung Paseban Tri Panca Tunggal, di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Saat ini, tuntunan Pangeran Madrais diteruskan sang cucu, Pangeran Djatikusumah. (Erika Lia/Ayocirebon.com)

KUNINGAN, AYOCIREBON.COM--Pasca menetap di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Pangeran Madrais sempat dituding sebagai pendiri Agama Djawa Sunda (ADS). Sebuah pernyataan yang berbuntut panjang hingga kini.

Dari catatan pemaparan sejarah dan spiritual Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan, di padepokannya Pangeran Madrais memaparkan titik temu ajaran agama dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menjadi dasar berperikemanusiaan dan cinta kasih terhadap sesama.

Di sisi lain, kesadaran atas kebangsaan dinyatakannya pula sebagai syarat mutlak terwujudnya persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Tuntunannya yang menonjolkan unsur-unsur budaya bangsa dan menolak perbudakan oleh bangsa lain, dalam hal ini Belanda, membuat Pangeran Madrais disebut mendirikan ADS.

“Sebutan Agama Djawa Sunda sebagai kepanjangan ADS diberikan orang luar terhadap tuntunan Pangeran Madrais. ADS sebenarnya singkatan dari Anjawat lan Anjawab Roh Susun-susun Kang Den Tunda, yang artinya memilih dan menyaring getaran yang ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi dan memengaruhi hidup manusia,” papar Girang Pangaping Adat atau Pendamping Komunitas penghayat Akur Sunda Wiwitan, Dewi Kanti.

Kata Djawa, lanjutnya, merupakan asosiasi dengan Anjawab lan Anjawat yakni menata tertibkan atau menyempurnakan. Sementara, kata Sunda dikaitkan dengan Roh Susun-susun Kang Den Tunda.

AYO BACA : Eksistensi Penghayat Akur Sunda Wiwitan (1): Bentuk Refleksi Pangeran Madrais

Dengan kata lain, kata Djawa Sunda tidak mengacu pada sukuisme atau diskriminasi rasial. Kata agama sendiri berarti ageman atau aturan gawean hidup, yang tidak mengacu pada pembentukan agama baru.

Meski menerima sebutan yang disematkan Belanda itu, Pangeran Madrais pun menyatakan ADS bukanlah agama baru. Hanya, ketika sejumlah tuntunannya dinilai berbeda dengan peguron lain, dia pun menjadi incaran pemerintah Belanda.

Dalam catatan yang sama yang diterima Ayocirebon.com, sejumlah tuntunan yang dianggap berbeda seperti khitan yang tak diwajibkan bagi pengikut Pangeran Madrais, hingga penguburan jenazah yang menggunakan peti. Ajaran Pangeran Madrais yang ketika itu dinilai Belanda kontroversial, justru akhirnya membuat identitasnya sebagai keturunan Pangeran Gebang yang selama ini disembunyikan menjadi diketahui.

Keberadaannya dianggap Belanda berbahaya, karena selain mengajarkan nilai-nilai agama dan kerohanian, Pangeran Madrais dipandang telah mengobarkan semangat kesadaran kebangsaan melalui ADS. Belanda pun melakukan beragam cara, seperti politik adu domba hingga menuduhnya menipu masyarakat, dan mengasingkan Pangeran Madrais ke Merauke pada 1901 hingga 1908.

Keluarga dan pengikut Pangeran Madrais pun diawasi ketat pemerintah Belanda, hingga kepulangan Pangeran Madrais ke Cigugur. Belanda mulai mengizinkannya meneruskan ajaran kepada para pengikut dengan syarat menyanjung pemerintah penjajah kala itu.

AYO BACA : Negara Dinilai Inkonstitusi, Penghayat Akur Sunda Wiwitan Cemaskan Diskriminasi

Dalam perkembangannya, pemerintah Belanda mengakui tuntunan Pangeran Madrais dalam hukum adat, meski pengawasan tetap dilakukan. Pangeran Madrais tercatat meninggal pada 1939.

Tuntunannya diteruskan sang putra, Pangeran Tedja Buana. Saat ini, tuntunan Pangeran Madrais diteruskan sang cucu atau putra Pangeran Tedja Buana, Pangeran Djatikusumah.

Meski Belanda kini telah angkat kaki, penghayat Akur Sunda Wiwitan hingga kini belum merasa setara dengan warga Negara lain di Indonesia. Makna ADS yang bagi penghayat Akur Sunda Wiwitan telah dibelokkan oleh Belanda, membuat mereka dilabeli sebagai penganut agama baru.

Kondisi itu berujung pada praktik diskriminasi. Di zaman Orde Baru contohnya, para penghayat Akur Sunda Wiwitan pasrah ketika tradisi Seren Taun tak boleh diselenggarakan sejak sekira 1982-1999.

Namun, reformasi pun tak menjadikan penghayat Akur Sunda Wiwitan merasa merdeka. Yang terbaru, pendataan pada kartu tanda penduduk (KTP) maupun kartu keluarga (KK), bagi penghayat dipandang tidaklah esensial sebagai penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

Terlepas dari itu, para penghayat Akur Sunda Wiwitan hingga kini tetap meyakini produk pemikiran Pangeran Madrais yang disebut ‘Pikukuh Tilu’. Pikukuh sendiri berarti Peneguh, sedangkan Tilu berarti Tiga, sehingga mengandung arti Tiga Peneguh sebagai landasan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Selanjutnya, Pikukuh Tilu diketahui berkembang dalam olah rasa yaitu menata rasa sehingga menjelma dalam pola tingkah laku sehari-hari. Penghayat Akur Sunda Wiwitan meyakini, olah rasa dimaksud berkaitan dengan penggunaan panca indra mereka sebagai implementasi filosofi Anjawat lan Anjawab Roh Susun-susun Kang Den Tunda.

“Inti masyarakat Akur Sunda Wiwitan adalah menjaga setiap keinginan kita tak melebihi keinginan duniawi,” tutur Dewi yang juga putri kedelapan Pangeran Djatikusumah ini.

AYO BACA : Penghayat Akur Sunda Wiwitan Bersikeras Tolak Kolom Agama dan Kepercayaan


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar