Yamaha Mio S

Pemkot Cirebon 'Juara' 3 Terbawah Capaian Sistem Pencegahan Korupsi se-Jabar

  Kamis, 14 Maret 2019   Erika Lia
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah Jabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Budi Rochmanto mengungkapkan, komitmen pencegahan korupsi Pemkot Cirebon masih rendah dengan capaian 53% dan menduduki posisi 26 dari 28 daerah se-Jabar. (Erika Lia/Ayocirebon.com)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM—Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon 'juara' ketiga terbawah dalam capaian sistem pencegahan korupsi se-Jawa Barat. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juara pertama dari bawah.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah Jabar Komisi Pemberantasan Korupsi Tri Budi Rochmanto mengungkapkan, dari 28 kota/kabupaten se-Jabar, capaian sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) di angka 53%. 

"Kota Cirebon 'juara' ketiga dari bawah, ada di urutan ke-26 (dari 28 daerah se-Jabar)," katanya ditemui Ayocirebon.com seusai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Cirebon Tahun Perencanaan 2020 di Hotel Prima, Kota Cirebon, Kamis (14/3/2019).

Capaian itu berarti, jelasnya, komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Cirebon masih rendah.

Angka 53% yang dicapai Pemkot Cirebon sendiri didasarkan pada tujuh fokus area, masing-masing perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Mengikuti Pemkot Cirebon, berturut-turut Pemkab Pangandaran di urutan ke-27 dan Pemkab Cirebon di urutan ke-28 atau terbawah. Untuk Pemkab, fokus area MCP sejumlah delapan item.

"Untuk kabupaten ditambah satu fokus area yaitu dana desa," ujarnya.

Dari 7-8 fokus area MCP itu, setiap daerah harus memenuhi 47 indikator. Dia memastikan, semakin belum terpenuhi ke-47 indikator tersebut, makin sedikit capaiannya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon M. Arief Kurniawan tak menampik perlu ada perbaikan sistem. Setidaknya capaian tiga fokus area MCP Pemkot Cirebon diakuinya rendah.

"Yang masih rendah yaitu optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN, serta pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.

Menurutnya, manajemen ASN membutuhkan perbaikan salah satunya melalui pemberian reward and punishment. Selama ini tunjangan kinerja bagi ASN di Kota Cirebon nyatanya belum berbasis kinerja yang sesungguhnya, melainkan baru sebatas daftar kehadiran (absensi).

"Tapi, untuk optimalisasi pendapatan daerah dimungkinkan karena datanya saja yang belum masuk," tandasnya seraya meyakinkan, perbaikan akan terus dilakukan pihaknya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar