Yamaha NMax

Korupsi, 193 ASN se-Jabar Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

  Kamis, 14 Maret 2019   Erika Lia
Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis menandatangani berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Cirebon Tahun Perencanaan 2020 di Hotel Prima, Kota Cirebon, Kamis (14/3/2019). (Erika Lia/Ayocirebon.com)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM—Setidaknya 193 aparatur sipil negara (ASN) se-Jawa Barat diberhentikan tidak dengan hormat akibat melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Di antara ASN yang dipecat itu, terdapat pula ASN yang telah pensiun. Sebagai efek jera, tunjangan pensiun ASN dimaksud pun dihentikan.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah Jabar Komisi Pemberantasan Korupsi Tri Budi Rochmanto menyebutkan, sampai 31 Desember 2018 total 393 ASN se-Indonesia yang menerima Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat (SKPDTH) setelah terlibat korupsi.

"Dari jumlah itu, 193 orang di antaranya ASN Jabar," ungkapnya ditemui Ayocirebon.com seusai Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Cirebon Tahun Perencanaan 2020 di Hotel Prima, Kota Cirebon, Kamis (14/3/2019).

Musrenbang dibuka Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis dihadiri ratusan peserta dari unsur legislatif, eksekutif, Forkopimda, perguruan tinggi, profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat.

Semula, meski telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), ke-193 ASN itu masih berstatus ASN aktif dan menerima gaji. Sesungguhnya, sebut dia, jumlah ASN seluruh Indonesia yang berstatus koruptor dan telah mengantongi putusan hakim berkekuatan hukum tetap sebanyak 2.357 orang.

"Tapi, belum semua putusan hukum itu ditindaklanjuti secara administrasi dengan keluarnya SKPDTH oleh para pembina kepegawaian masing-masing daerah," tuturnya.

KPK pun berjanji terus mengawal dan mengingatkan agar ASN yang telah mengantongi putusan hakim berkekuatan hukum tetap untuk segera diberhentikan tidak dengan hormat. Selain merugikan negara karena masih memperoleh gaji, hal itu melanggar pula Undang-Undang ASN dan tak berefek jera.

Dia meyakinkan, sebagaimana UU ASN, ketika putusan inkrah terkait tindak pidana dalam jabatan, otomatis harus segera diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam kesempatan itu, dia pun mengingatkan seluruh peserta Musrenbang yang hadir maupun jajaran pemangku kepentingan lain agar berpegang teguh pada aturan. 

Dia juga membeberkan enam kunci keberhasilan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, masing-masing komitmen pimpinan, profesionalisme ASN, peningkatan kompetensi, integritas sistem, pengawasan konstruktif, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan stakeholder.

"Kalau mau kaya, jangan jadi pejabat atau ASN, jadilah pengusaha," katanya sekadar memberi tips.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar