Yamaha Aerox

Pengajuan Dibatasi, 27 Raperda di Kota Cirebon Berpotensi Dimentahkan

  Rabu, 15 Mei 2019   Erika Lia
Ilustrasi pasar. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COMĀ -- Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berpotensi membuat setidaknya 27 rancangan peraturan daerah (raperda) di Kota Cirebon dinegasikan atau dimentahkan.

Padahal, ke-27 raperda itu telah masuk Program Pembentukan Hukum Daerah (Propemda) untuk dibahas dan ditetapkan tahun ini. Penerapan Permendagri Nomor 120/2018 membuat jumlah pengajuan raperda dibatasi maksimal sebanyak produk perda yang dihasilkan tahun sebelumnya, ditambah 25%.

Diketahui, 42 raperda masuk propemda 2019. Sementara, pada 2018 DPRD Kota Cirebon telah menetapkan 12 perda.

Regulasi itu membuat eksekutif maupun DPRD (melalui hak inisiatifnya), hanya dapat mengajukan setidaknya 15 raperda tahun ini. Dengan begitu, sekitar 27 raperda sisanya dari total 42 raperda, harus ditiadakan dari daftar.

"Memang ada aturan baru yang membatasi jumlah pengajuan raperda," ujar Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Chandra Soepangkat.

Dari pengajuan 42 raperda, lebih dari sepuluh raperda di antaranya merupakan turunan dari tahun-tahun sebelumnya. Kesepuluh raperda itu seperti, Raperda Benda Cagar Budaya (BCB), Raperda Tenaga Kerja, Raperda Pasar Tradisional, dan Raperda Perusahaan Daerah Pembangunan dan Ketertiban Umum.

Menurutnya, di antara beberapa raperda yang belum ditetapkan itu, Raperda BCB dan Raperda Tenaga Kerja, telah diusulkan Bagian Umum Setda Kota Cirebon untuk dimentahkan dari daftar. Usulan penarikan itu, lanjutnya, mengingat regulasi baru yang mengatur batas maksimal pengajuan raperda.

"Dengan adanya pembatasan, harus diterapkan skala prioritas," tegasnya.

Selain membatasi jumlah raperda yang diajukan, Permendagri Nomor 120/2018 membatasi pula waktu penyampaian sampai dengan pengesahan raperda maksimal satu tahun. Ketika dalam satu tahun sebuah raperda tak berhasil ditetapkan, harus ditiadakan dari daftar sebab tidak boleh kembali diajukan.

Bagian Hukum Setda Kota Cirebon sendiri telah ditugaskan menyeleksi produk hukum yang terpaksa harus dimentahkan dari daftar. Chandra tak menampik kesulitan yang dihadapi pihaknya saat harus melakukan upaya ini, mengingat semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengajukan perda menyatakan raperdanya penting.

Dalam upaya menyeleksi raperda, pihaknya memberlakukan batas waktu penyerahan naskah akademik raperda yang diajukan hingga akhir Mei ini. Melebihi waktu itu, Chandra menegaskan, terpaksa mencoretnya dari daftar.

Di sisi lain dia menilai, berlarut-larutnya pembahasan raperda sendiri salah satunya disebabkan kerap berubahnya regulasi.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar