Realisasi PAD Belum Capai Target, DPRD Kota Cirebon Minta Eksekutif Lakukan Akselerasi

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM- DPRD Kota Cirebon melalui Komisi II meminta instansi teknis di Kota Cirebon melakukan akselerasi pendapatan pada semester II, menyusul realisasi pendapatan pada semester I / 2022 masih jauh dari target.

DPRD Kota Cirebon pun menyoroti persoalan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kota Cirebon (BPKPD Kota Cirebon) dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon (Dishub Kota Cirebon) segera menyampaikan data potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak restoran dan retribusi parkir.

Dalam permasalahan pendapatan dari sektor pajak, Agung menyoal alat rekam transaksi atau tapping box di sejumlah wajib pajak, seperti hotel dan restoran yang sudah tidak aktif.

Dari 177 mesin tapping box yang tersedia, hanya sekitar 40 unit yang masih aktif.

Padahal, alat tersebut bertujuan merekam data transaksi pembayaran, sekaligus pajak yang harus dikeluarkan pelaku usaha rumah makan.

"Bagaimana bisa 130 mesin tapping box ini sudah tidak aktif? Karena bisa dibayangkan, realisasi pendapatan pajak bisa 2 kali lipat dibanding sebelum dipasang," ungkap Agung saat rapat bersama BPKPD Kota Cirebon, Jumat, 17 Juni 2022.

Politisi Partai Golkar itu pun mempertanyakan nilai kebocoran pendapatan pajak dari 40 unit tapping box yang aktif.

Anggota DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno. (Dok. Humas DPRD Kota Cirebon)

Agung berharap, setiap perangkat daerah teknis menyampaikan permasalahan berdasarkan realisasi data lapangan, sehingga setiap persoalan dapat diatasi.

Dalam kesempatan itu, pihaknya memberi pekerjaan rumah bagi Dishub Kota Cirebon untuk merinci data kantung-kantung parkir di badan jalan.

"Pendapatannya berapa, potensinya berapa. BPKPD juga belum menyodorkan data penyebab merosotnya PAD," ujarnya.

Kepala BPKPD Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengakui, realisasi pendapatan daerah seharusnya sudah mencapai 50% persen pada semester I ini.

"Tapi kenyataannya, dari berbagai sektor pajak masih di bawah target, yakni 41,9%," ungkapnya.