Kang Hero Temui Warga di Desa Kanci Kabupaten Cirebon Keluhkan Soal Tower Pembangkit Listrik

- Senin, 23 Januari 2023 | 12:06 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, saat menemui warga Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. (Ayocirebon.com / Ayu Lestari)
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, saat menemui warga Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. (Ayocirebon.com / Ayu Lestari)

ASTANAJAPURA, AYOCIREBON.COM — anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron terima Aduan Warga di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Sedikitnya ada 8 warga RT 03/08 yang menjadi korban pembangunan sutet di area pemukiman padat penduduk tersebut.

Menerima aduan tersebut, Kang Hero pun mendatangi lokasi dan berbincang mengenai permasalahan yang dihadapi warga Desa Kanci.

Baca Juga: 3 Objek Wisata Alam di Kuningan, Ada Tempat Terapi Ikan untuk Kesehatan

"Beberapa waktu lalu saya menerima Aduan Warga Desa Kanci, intinya bahwa mereka yang rumah dan tanahnya di lewati oleh sutet," katanya, Senin 23 Januari 2023.

Disampaikan Kang Hero, semestinya perusahaan pembangkit listrik memberikan dua hak yang harus diterima masyarakat sebagai pengganti penggunaan lahan.

"Biasa dalam hubungan antara koorporasi dengan masyarakat, kalau ada dilewati oleh sutet, ada dua jenis pembesan yaitu pembebasan total atas lahan dan rumah dan yang kedua mereka diberikan kompensasi seumur hidup, karena tempat tinggalnya dilalui oleh aliran listrik tegangan tinggi," ujarnya.

Hero menyarankan, agar pihak swasta selaku pemilik tower dengan tegangan tinggi tersebut, menyelesaikan persoalan dengan masyarakat tanpa mengintervensi salah satu pihak.

Baca Juga: Loker Indramayu Lulusan D3 di PT Graha Prima Mentari, Lowongan Kerja Ditutup 26 Januari 2023, Daftar di Sini

"Karena tower ini ada implikasinya untuk masyarakat, oleh karena itu saya ingin mengecek langsung ke lapangan, apalagi ini daerah kepemimpinan saya, saya akan sampaikan argumen ini dengan PLN," bebernya.

Menurutnya cara pihak swasta, dengan menghadirkan sejumlah aparat merupakan hal yang kurang etis dilakukan, untuk menekan masyarakat.

"Setelah melihat seperti ini, saya akan bertemu dengan PLN agar diberikan perhatian khusus terhadap tuntutan masyarakat, apapun yang jadi kesepakatannya silahkan itu keputusan PLN dengan masyarakat," ucapnya.

Kang Hero menyampaikan, pembangkit listrik bertegangan tinggi tersebut merupakan milik Perusahaan Pembangkit Independen yang bekerjasama dengan PT. PLN.

Baca Juga: Hati-Hati Penipuan! Begini Cara Identifikasi Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 Secara Benar dan Resmi

Halaman:

Editor: Gita Esa Hafitri

Tags

Artikel Terkait

Terkini