Retribusi Tidak Optimal, Komisi II DPRD Kota Cirebon Soroti Aktivitas Bongkar Ikan di PPN Kejawanan

- Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:56 WIB
Rapat kerja DPRD Kota Cirebon bersama PPN Kejawanan, dan DKPPP Kota Cirebon (Humas DPRD Kota Cirebon)
Rapat kerja DPRD Kota Cirebon bersama PPN Kejawanan, dan DKPPP Kota Cirebon (Humas DPRD Kota Cirebon)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM — Retribusi aktivitas kapal bongkar ikan di PPN Kejawanan tidak optimal, Komisi II DPRD Kota Cirebon undang PPN Kejawanan dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Kamis, 02 Februari 2023. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso menyampaikan, rapat kerja kali ini mengevaluasi retribusi perikanan tahun 2022. 

"Realisasi pendapatan dari retribusi aktivitas bongkar kapal ikan, di PPN Kejawanan mencapai 82 persen atau sekitar Rp950 juta, dari target sebesar Rp1,2 miliar," katanya.

Baca Juga: Kunjungan Wisata Bahari Kejawanan Cirebon Meningkat Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Namun demikian, catatan DKPPP masih terdapat selisih piutang sebesar Rp400 juta dari pengusaha kapal yang belum disetorkan. 

Maka, jika diakumulasikan, realisasi pendapatan dari sektor retribusi bongkar kapal ikan pada tahun 2022 mencapai Rp1,3 miliar. 

"Ini sebenarnya target masih bisa tercapai, karena ada piutang sekitar Rp400 juta dari pemilik kapal yang belum terbayarkan. Ini sudah melebihi target 100 persen, jika piutang segera disetorkan," ujar Karso.

Dari data yang dimiliki, pihaknya mencatat tahun 2022 dari 240 kapal ikan hanya 339 kali melakukan aktivitas bongkar ikan di PPN Kejawanan

Baca Juga: Tingkatkan PAD Kota Cirebon, DPRD Kota Cirebon Dorong Penyaluran BBM Bersubsidi di TPI Kejawanan

Bisa dikatakan, asumsi rata-rata kapal ikan melakukan aktivitas bongkar ikan hanya satu hingga dua kali dari tiap kapal. 

Namun, ratusan kapal penangkap ini tidak semuanya bersandar. Sebab kendala lain yang dihadapi nelayan sekarang minimnya pasokan BBM Subsidi. 

"Kelangkaan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan itu, menurutnya, berdampak bagi aktivitas kapal yang memilih bersandar di pelabuhan lain," ucapnya. 

Meski demikian, Karso menyadari kelangkaan BBM bersubsidi karena pengusaha BBM belum mendapat izin penyaluran. 

Baca Juga: Fasilitas Pantai Kejawanan Ditambah, Pengunjung Dibatasi Hanya 1000 per Hari

Halaman:

Editor: Mutiara Rizka Maulina

Tags

Artikel Terkait

Terkini