Kelompok Tani Hutan Paguyuban Silihwangi Majakuning Desak Zona Tradisional Ditetapkan di TNGC, Ini Reaksi BTNG

- Senin, 25 April 2022 | 15:57 WIB
Gunung Ciremai yang berdiri di 2 daerah, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (Instagram @gunung_ciremai)
Gunung Ciremai yang berdiri di 2 daerah, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (Instagram @gunung_ciremai)

KUNINGAN, AYOCIREBON.COM- Kelompok tani hutan (KTH) yang tergabung dalam Paguyuban Silihwangi Majakuning menuntut kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), salah satunya hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Ketua Paguyuban Silihwangi Majakuning, Eddy Syukur mengungkapkan, pemanfaatan HHBK sudah diatur dan dibolehkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam aturan tersebut, masyarakat penyangga hutan bisa memungut HHBK antara lain berupa rotan, getah, biji - bijian, akar - akaran, kulit kayu, umbi, buah, sagu, tanaman obat, madu, hingga bambu hutan.

Sayang, mereka justru tidak dibolehkan melakukan itu.

"Jangankan memanfaatkan getah pohon pinus, menanam pohon kopi di kawasan Gunung Ciremai juga sudah dilarang," ungkapnya.

Dengan situasi itu, pihaknya menilai TNGC tidak mampu meningkatkan perekonomian masyarakat penyangga di 2 daerah, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.

Karena itulah, pihaknya mendesak KLHK untuk menetapkan zona tradisional di Gunung Ciremai.

Keberadaan zona tradisional dipandang Paguyuban Silihwangi Majakuning dapat digunakan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh warga yang tergantung dengan sumber daya alam.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan, setiap taman nasional harus memiliki zonasi.

Halaman:

Editor: Erika Lia

Tags

Artikel Terkait

Terkini