Tolak Reformasi Pensiun, Jutaan Orang di Prancis Lakukan Demo dan Mogok Kerja Nasional

AYOCIREBON.COM— Presiden Francis, Emanuel Macron berupaya menambah masa pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Tindakan ini merupakan janji kampanye Macron untuk mereformasi sistem pensiun Prancis.

Akibat dari rencana tersebut, jutaan orang tumpah ke jalan untuk melakukan aksi protes. Pengunjuk rasa juga melakukan pemogokan kerja yang berdampak di beberapa sektor seperti transportasi dan Pendidikan.

Dilansir TRT World, Mulai dari kota-kota kecil hingga kota besar, warga memenuhi jalan pada hari selasa (31/01/2023). Serikat pekerja berencana mengumpulkan satu juta pengunjuk rasa untuk turun ke jalan. Pemimpin sayap kiri, Veteran Jenh luc Melechon menyebut demonstrasi ini sebagai “pemberontakan warga”.

Baca Juga: Real Madrid Terus Bayang-bayangi Barcelona di Puncak Klasemen La Liga Setelah Menang Melawan Valencia 2-0

Baca Juga: Bocoran Jawaban Katla Hari Ini 03 Februari 2023, Berhubungan dengan Tanda

Protes besar-besaran di jalan memperkuatkan upaya perjuangan serikat pekerja dan legislator sayap kiri dalam usaha menggagalkan rencana Macron menambah usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Namun, pemerintah bersikeras untuk mewujudkan janji kampanye Macron.

Jutaan orang harus mencari sarana transportasi alternatif pada hari selasa. Pekerja di sektor transportasi dan Pendidikan mengalami mogok kerja, mereka mengambil cuti atau bekerja dari rumah untuk menjaga anak-anak usia sekolah mereka.

Selain itu, operator kereta api SNCF mengalami beberapa masalah. Mereka harus menghentikan Sebagian lokomotifnya akibat dari protes yang menyebabkan pekerja mogok kerja, itu juga terjadi di kereta jaringan cepat Prancis yang menghubungkan banyak kota besar.

Pemogokan kerja juga terjadi di kilang minyak dan Stasiun Radio France Inter. Setiap pagi radio memutar program bincang-bincang mereka, tetapi akibat pemogokan, mereka saat ini hanya memutar musik dan pihak stasiun radio meminta maaf kepada pendengarnya.

Sementara itu, di dalam parlemen perdebatan panat terus berlangsung antara pro dan kontra terhadap rencangan peraturan mengenai batas umur pensiun ini. Pemerintah mengatakan UU reformasi itu harus disahkan sebab itu diperlukan untuk menjamin pembiayaan sistem pensiun di masa depan.

Namun, oposisi menganggap hal itu tidak menjadi masalah, mereka bersikeras agar pengeluaran pensiun tetap terkendali. Prancis tercatat menjadi negara dengan angka terendah terhadap kualifikasi usia untuk pensiun di antara negara-negara eropa.

(Adi Mukti)