Pemerintah Militer Myanmar Perpanjang Status Keadaan Darurat Selama Enam Bulan

AYOCIREBON.COM—Pemerintah militer Myanmar menambah masa darurat negara selama enam bulan. Sebelumnya bulan ini direncanakan pemilihan umum untuk masyarakat dan keadaan darurat akan berakhir di akhir Januari, tetapi keadaan masih belum normal.

Dilansir Aljazeera, Dewan Keamanan dan Pertahanan mengizinkan untuk perpanjangan keadaan darurat sembari pemerintah militer mempersiapkan proses pemilihan umum untuk masyarakat yang akan dimulai bulan Agustus nanti.

Pemimpin Kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebelumnya telah memperpanjang kedaan darurat sejak pertama kali menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu.

Ia mengumumkan pada Rabu kemarin mengenai perpanjangan ini, maka total sudah 2 kali ia memberikan keadaan darurat untuk negara Myanmar yang dikabulkan oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan.

Baca Juga: Gempa Terkini Guncang Pangandaran Jawa Barat dengan Kekuatan 3,5 M

Baca Juga: Aplikasi M Paspor Error sejak 3 Hari Terakhir, Netizen Serbu Akun Ditjen Imigrasi

Pemerintah tidak memberikan batas waktu untuk pemilihan dimana itu tidak bisa dilakukan dalam keadaan darurat sekarang ini, pengamat melihat ini hanya sebuah penipuan untuk memperpanjang kekuasaan militer di Myanmar.

Telah 2.900 orang tewas selama masa kudeta ini, kerusuhan dengan masyarakat menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan, 1.800 orang ditangkap oleh militer menurut pengamat lokal.

“Pasukan Pertahanan Rakyat” anti kudeta dan pemerintah yang didominasi anggota parlemen partai Aung San Suu Kyi mencoba merebut kekuasaan dengan aksi pemberontakan menurut informasi dari pemerintah militer Myanmar.

Sejak pengumuman tersebut, masyarakat mengosongkan jalan- jalan dan menutup tokoh mereka sebagai bentuk protes terhadap kudeta, ini tidak terlepas dari peran para aktivis dalam menyerukan aksi protes. Selain itu, barat saat ini sedang meluncurkan sanksi mereka terhadap militer Myanmar.

Penasihat Departemen Luar Negeri AS, Derreck Chollet mengatakan akan berupaya meningkatkan sanksi agar mempersulit Myanmar dalam memperoleh atau menghasilkan senjata.

Selain itu, Inggris juga meluncurkan sanksi ke pemerintah militer Myanmar saat ini. Inggris menargetkan sanksi kepada perusahaan yang memasok bahan bakar penerbangan militer Myanmar.

Australia turut memberikan sanksi pertamanya. Mereka menujukan sanksinya kepada 16 militer Myanmar terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dua konglomerat yang dikendalikan militer.

Seorang aktivis wilayah Sagaing Utara, Thet Naung menyampaikan harapannya tahun 2023 menginginkan kebebasan dan bisa segera kembali ke rumah. Masyarakat menghabiskan Sebagian waktunya di hutan dan menjauh dari kota.