Kemenag Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang: Pelanggaran Hukum Berat

AYOCIREBON.COM - Kemenag mencabut izin operasional Ponpes Shiddiqiyyah Ploso, Jombang, Jawa Timur, alias Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah.

Pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyyah Ploso dilakukan sebagai buntut dari kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah satu pimpinan pesantren, MSAT.

Diketahui MSAT alis Mas Bechi menjadi buronan setelah masuk DPO kepolisian. MSAT berkali-kali berupaya dicokok aparat namun selalu gagal.

Baca Juga: Kronologi Bechi Jombang (MSAT) Ditangkap Polisi: Dikepung 15 Jam, 320 Orang Diamankan

Dikutip dari laman resmi Kemenag RI, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan nomor statistik dan tanda daftar Ponpes Shiddiqiyyah telah dibekukan.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Waryono di Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022.

Tindakan tegas ini diambil Kemenag lantaran MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan santriwati. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Baca Juga: Kronologi Bechi Jombang (MSAT) Ditangkap Polisi: Dikepung 15 Jam, 320 Orang Diamankan

Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.

"Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," ujar Waryono.