Kasus Dugaan Pencabulan Legislator Fraksi Demokrat DPR RI Inisial DK, Demokrat: Belum Tahu

- Jumat, 15 Juli 2022 | 01:15 WIB
Dugaan Kasus Pencabulan Legislator Fraksi Demokrat DPR RI Inisial DK, Demokrat: Belum Tahu (Shutterstock)
Dugaan Kasus Pencabulan Legislator Fraksi Demokrat DPR RI Inisial DK, Demokrat: Belum Tahu (Shutterstock)

AYOCIREBON.COM - Partai Demokrat belum mengetahui informasi utuh kasus dugaan pencabulan yang menyeret legislatif DPR RI berinisial DK.

Dilansir dari Suara.com, Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengaku belum menerima informasi utuh ihwal kabar legislator DPR RI fraksi Demokrat berinisial DK dilaporkan ke Polri terkait kasus dugaan pencabulan.

"Saya belum tahu standing infonya yang utuh, baru membaca dari berbagai media," kata Didik saat dihubungi, Kamis, 14 Juni 2022.

Baca Juga: Politisi DPR Tersangkut Kasus Dugaan Pencabulan, TKP Diduga di 3 Kota

Untuk diketahui, legislator DPR RI berinisial DK dilaporkan ke Bareskrim Polri ihwal kasus dugaan pencabulan. DK diduga merupakan politisi Partai Demokrat.

Laporan dugaan pencabulan DK teregistrasi dengan Nomor: LI/35/VI/2022/Subdit V, tertanggal 15 Juni 2022. Penyidik telah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor: Sp.Lidik/793/VI/2022, Dittipidum, tertanggal 24 Juni 2022.

Berdasar informasi, dugaan pencabulan dilakukan DK di 3 lokasi berbeda meliputi Jakarta, Semarang, Jawa Tengah dan Lamongan, Jawa Timur. Namun belum diketahui jumlah pasti korbannya.

Baca Juga: Daftar Lengkap Legislator DPR RI Partai Demokrat 2019-2024

Didik menyampaikan, semua pihak sama kedudukannya di mata hukum. Di hadapan hukum, ujar Didik, tak ada seorangpun yang kebal.

"Secara prinsip, dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Semua berhak atas akses keadilan dan tidak ada yang kebal hukum," tuturnya.

Untuk itu, dia berkata, jika memang legislator DPR RI berinisial DK tersebut merupakan kader partainya atau bagian dari fraksi Partai Demokrat DPR RI, maka penegak hukum diminta transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Setelah Dugaan Pencabulan Santri, Banyuwangi Diguncang Kasus Kekerasan Seksual di Bawah Umur oleh Guru SD

"Jika memang ada dugaan tindak pidana maka aparat penegak hukum harus melakukan proses hukum yang transparan, profesional dan akuntabel dengan tetap memegang asas hukum termasuk asas praduga tidak bersalah," kata dia.

Editor: Hengky Sulaksono

Sumber: Suara.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Soal TPPU Panji Gumilang, Mahfud MD Sampaikan Ini

Sabtu, 5 Agustus 2023 | 20:26 WIB