CPNS 2023 Fix Dibuka! 4 Formasi Ini Jadi Prioritas

AYOCIREBON.COM - Pemerintah kembali memberikan info terbaru terkait Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara CASN 2023.

Info CPNS disampaikan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kemenpan-RB memastikan bahwa seleksi CPNS dan PPPK akan kembali dibuka pada tahun 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan seleksi CPNS tahun depan akan diprioritaskan untuk kebutuhan profesi tertentu. Ada empat formasi prioritas pada CPNS 2023.

Baca Juga: Lirik Lagu Ciptaan Fajar Sadboy untuk Sang Mantan: dari Awal Oktober Whatsappku Tak Dibalas

"Seleksi CPNS tahun depan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,” terang Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu ada PPPK yang difokuskan untuk pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis lainnya. Menpan-RB meminta kepada para instansi pemerintah mulai dari daerah hingga pusat untuk mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN 2023 yang diprioritaskan untuk segera diisi.

4 Arah Kebijakan Seleksi CASN 2023

Menpan-RB Anas menyebutkan bahwa ada empat arah kebijakan yang akan mendukung transformasi sumber daya manusia dalam proses rekrutmen.

Kebijakan pertama adalah berfokus pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

"Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan," kata Menpan-RB.

Kedua merupakan kebijakan untuk memberi kesempatan kepada talenta digital dan data scientist. Ketiga yakni dengan merekrut ASN secara selektif.

Kemudian yang terakhir adalah mengurangi rekrutmen dengan jabatan yang bisa terdampak oleh transformasi digital. Hingga saat ini, pemerintah sedang menganalisis jabatan yang bisa terdampak oleh perkembangan digital tersebut.

“Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital”, imbuhnya.