Yamaha

Rekomendasi KUPI 2017, dari Kekerasan Seksual hingga Perusakan Alam

  Jumat, 28 April 2017   
Ilustrasi. (kupi-cirebon.net)

CIREBON, AYOCIREBON.COM – Isu persoalan perempuan dan anak menjadi urusan yang tak pernah dianggap seksi. Padahal kenyataannya, sejumlah persoalan perempuan dan anak dengan segala tektek-bengeknya masih menghantui Indonesia.

Persoalan-persoalan itu menguak dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017, yang berlangsung selama tiga hari dari 25 – 27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

Kongres tersebut menghasilkan sebuah Ikrar Keulamaan Perempuan. Ikrar itu menegaskan kesetaraan antara ulama perempuan dan lelaki.

“Kami dengan keyakinan sepenuh hari menyatakan bahwa : Perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Semua ini adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapa pun atas nama apa pun,” ujar kutipan dari Ikrar Keulamaan Perempuan.

Selain itu, kongres itu pun menghasilkan beberapa rekomendasi yang di antaranya menyangkut persoalan perempuan dan anak.

Pertama, urusan pernikahan anak. Rekomendasi itu mengatakan diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah, dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Juga rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk membatasi dan selektif terhadap pemberian isbat nikah dan dispensasi pernikahan anak.

Kongres berpandangan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam pernikahan adalah kesepakatan dan kesukarelaan, sehinga tidak boleh ada paksaan dalam sebuah pernikahan. Sementara, praktik pemaksaan pernikahan banyak terjadi dalam pernikahan usia dini.

Kedua, adalah soal kekerasan seksual yang masih menjadi masalah utama perempuan. Kongres merekomendasikan agar pemerintah bersama dengan legislatif agar segera mengeluarkan kebijakan yang lebih memadai untuk yang lebih memdai untuk pemenuhan  hak-hak korban serta upaya pencegahannya, seperti misalnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketiga, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memberikan rekomendasi hukum pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat kepada ketimpangan sosial ekonomi yang dinyatakan haram. Bahkan, dalam kacamata agama Islam pun, diatur dengan tegas mengenai larangan merusak alam. Oleh karena itu, KUPI menyatakan bahwa Negara wajib melindungi alam dari segala kerusakan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perusakan, baik individu ataupun korporasi.

Diketahui KUPI 2017 adalah kongres pertama yang dihadiri lebih dari seribu orang yang tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi juga 15 negara lainnya dari seluruh benua.

Ulama perempuan dunia yang hadir dalam kongres yang digelar 25-27 April 2017 ini di antaranya: Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani (the Ambassador of Afghanistan in Indonesia).

Ayo baca : Pasang Surut Posisi Perempuan dalam Panggung Sejarah Islam


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar