Yamaha

Soal Mahar Politik PKS dan PAN Cirebon, Panwaslu Menunggu Keterangan Siswandi

  Kamis, 18 Januari 2018   
Ilustrasi Pilkada 2018. (AyoMediaNetwork/Satrio Iman)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM – Panitia Pengawas Pemilu Kota Cirebon akan meminta klarifikasi Bridjen Siswandi atas dugaan mahar politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon. Hal itu diungkapkan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Yusuf Kurnia.

Panwaslu Kota Cirebon, kata Yusuf, telah memanggil pimpinan DPD PKS dan PAN Kota Cirebon untuk dimintai keterangan. Kedua pimpinan partai tersebut menyatakan tidak pernah menerima mahar. Sementara Siswandi, sampai sejauh ini belum bisa dimintai keterangan.

“Surat permintaan untuk memberikan keterangan kepada Siswandi sudah diberikan, tapi yang bersangkutan kemarin tidak bisa hadir karena ada urusan di Jakarta. Tapi dia (Siswandi) mengatakan baru bisa memberikan keterangan besok,” ujarnya di Bandung, Kamis (18/1/2018).

Kabar ini mulai mencuat ketika salah satu bakal calon Wali Kota Cirebon, Brigjen Suswandi memberikan pernyataan kalau dirinya dimintai mahar politik oleh kedua partai. Keterangan dari Siswandi diharapkan bisa membuka tabir masalah dugaan mahar politik dalam Pilwalkot Cirebon.

AYO BACA :

Yusuf mengatakan, meski akhir-akhir ini pemberitaan soal mahar politik marak dibicarakan, tapi kasus itu jarang terungkap sehingga dibutuhkan alat bukti yang cukup untuk membawanya ke ranah hukum.

“Mahar politik berada dalam wilayah gelap, sehingga sulit untuk dibuktikan,” kata dia.

Dia menjelaskan, baik penerima maupun pemberi, jika terbukti melakukan praktik mahar politik akan dikenakan sanksi pidana. . Bagi pemberi mahar akan dikenakan pidana penjara paling singkat 24 bulan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sementara partai politik atau gabungan partai politik yang menerima mahar diberi sanksi berupa tidak bisa mengajukan calon kepala daerah pada periode selanjutnya di daerah yang sama.

Untuk diketahui, pasangan Siswandi-Euis gagal mendaftar karena PKS tidak mengeluarkan SK pengusungan sampai masa pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon ditutup 10 Januari lalu. Pasangan tersebut hanya mengantongi SK pengusungan dari Gerindra dan PAN yang jumlah kursinya tidak cukup untuk menjadi syarat pencalonan.

(Mildan Abdalloh)


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar