Yamaha

Dicecar 27 Pertanyaan, Siswandi-Euis Akui ada Permintaan Mahar Politik

  Jumat, 19 Januari 2018   Faqih Rohman Syafei
Bapaslon Kota Cirebon pasangan Siswandi dan Euis. (Faqih Rohman/ayocirebon)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Usai dicecar sebanyak 27 pertanyaan oleh Tim Gakkumdu Kota Cirebon di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Jumat (19/1/2018), Brigjen Pol Siswandi menegaskan permintaan mahar untuk memuluskan turunnya surat rekomendasi dari PKS adalah benar adanya. 

"Permintaan mahar itu ada, namun bisa dibilang juga ada dan tiada, karena secara fisik tidak ada tetapi alur ceritanya ada," ujarnya di hadapan para wartawan. 

Dia menuturkan bahwa orang yang berinisial K anggota PKS Kota Cirebon dengan dirinya sebelumnya telah menyepakati nominal uang mahar sebanyak Rp750 juta, tetapi ketika diarahkan ke tim advokatnya nominal tersebut berubah ke angka Rp500 juta. 

"Dealnya Rp500 juta antara K dan Bob Hasan (tim advokat Siswandi) pada tanggal 9 Januari 2018 malam. Tanggal 10-nya K menelepon saya akan ke Jakarta untuk ambil rekomendasi," bebernya. 

Lanjutnya, ketika dikomunikaskan dengan Dewan Suro, ternyata yang berangkat bukan K tetapi A. Dia pun memastikan kembali terkait surat rekomendasi kepada PKS, dan surat rekomendasi tersebut memang sedang dalam perjalanan menuju Cirebon.

"Sekitar pukul 11.00 WIB tanggal 10 Januari 2018, K bilang ke Bob Hasan 90% tidak ada masalah dan surat pun sedang menuju Cirebon," terangnya. 

Setelah menunggu di kantor DPD PKS Kota Cirebon, Siswandi diharuskan menandatangi berkas dokumen. Namun keganjilan muncul yaitu uang mahar yang telah disepakati berubah menjadi Rp1,5 milyar ditambah lagi surat rekomendasi yang asli masih berada di Jakarta. 

"Bagaimana bisa berubah, dan pas ditanyakan ini mandat siapa. Ternyata surat rekomendasi asli masih di pusat," terangnya. 

Sementara itu, Euis Fety yang ikut dimintai keterangannya, mengamini apa diungkapkan oleh Siswandi. Dirinya terkejut ketika mengetahui nominal angka mahar melonjak menjadi Rp1,5 milyar. 

Dijelaskan juga terkait Pilwalkot Cirebon, Koalisi Umat telah bersepakat tentang Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari partai mana saja, namun pada saat itu belum muncul nama-namanya. 

"Tanggal 5 Januari 2018 bertemulah tiga pimpinan partai di kantor PAN dirumuskan Wali Kota dari Gerindra dan Wakilnya dari PAN keputusan nama diserahkan ke masing-masing," ucapnya. 

Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyu, mengatakan klarifikasi Siswandi - Euis berjalan dengan baik. 

Sebagai tindak lanjut, Susilo meminta kepada Siswandi - Euis untuk segera memberikan berkas-berkas barang bukti yang dimilikinya guna melancarkan penyelesaian persoalan ini.

"Kami meminta secepatnya berkas-berkas tersebut dikumpulkan oleh tim Siswandi -Euis," ungkapnya.

Jika praktik mahar politik ini terbukti berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 pasal 187 A, B, C maka akan dikenakan sanksi tidak boleh mencalonkan kembali kepada pihak yang meminta mahar politik.

Untuk melengkapi pernyataan dari tuduhan Siswandi, Panwaslu Kota Cirebon akan memanggil Bob Hasan dalam waktu terdekat untuk dimintai keterangannya terkait dugaan praktik mahar politik di Pilwalkot Cirebon. 

"Kemungkinan dijadwalkan Bob Hasan akan datang ke Panwaslu Kota Cirebon pada Senin atau Selasa minggu," pungkasnya. 
 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar