Yamaha Aerox

Cegah Korupsi, Pemkab Corebon Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

  Jumat, 30 November 2018   Faqih Rohman Syafei
Pemkab Corebon membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk mencegah korupsi. (Faqih R Syafei/ayocirebon).

KEDAWUNG, AYOCIREBON.COM--Untuk meminimalisasi praktik korupsi dan gratifikasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Inspektur Pembantu IV, Inspektorat Kabupaten Cirebon, Made Casta mengatakan pada mekanismenya setiap dinas atau PNS yang menerima gratifikasi wajib melaporkan ke UPG, paling lambat dalam rentang waktu seminggu.

Diterangkan, tujuan dari pelaporan ini untuk memutus mata rantai sanksi hukum. Kemudian dalam diketahui, pemberian tersebut termasuk ke dalam gratifiaksi atau bukan. 

"Kemudian unit akan melaporkannya ke KPK, dan KPK akan menentukan itu gratifikasi atau bukan. Dalam 30 hari setelah pengaduan akan ada jawabana dari KPK," katanya, Jumat (30/11/2018).

Menurutnya, pembentukan unit tersebut sebagai upaya preventif untuk meminialisir terjadinya korupsi yang bermula dari gratifikasi. Karena tidak semua gratifikasi itu dilarang.

"Ada 12 macam yang dilarang. Di antaranya, berhubungan dengan jabatan, ada unsur kepentingan, bukan haknya dilarang, mutasi dan rotasi itu dilarang," ucap Made.

UPG terdiri atas sejumlah elemen di lingkungan Pemkab Cirebon. Pembentukannya mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan Bupati Cirebon sebelumnya. 

"UPG, penanggung jawab Bupati, ketua inspektur, sekretaris ya sekretaris, anggota dari auditor, bagian hukum dan sebagian dari BPSDM sesuai divisi," pungkasnya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar