Yamaha

Duh, Keterlibatan Masyarakat Awasi Pemilu Masih Rendah

  Jumat, 05 April 2019   Erika Lia
Ilustrasi. (Attia Dwi Pinasti).

KEDAWUNG,AYOCIREBON.COM--Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu masih sangat minim. Padahal, tugas mengawasi bukanlah milik satu pihak.

Komisioner Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin mengungkapkan, hingga kini sedikitnya 6.000 temuan dan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu sudah ditangani pihaknya. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan temuan.

"Dari 6 ribuan itu sebagian besar temuan. Kami ingin mendorong masyarakat agar terlibat, karena sampai saat ini baru sekitar 10% laporan masyarakat," ungkapnya saat sosialisasi peraturan Bawaslu di Hotel Aston, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (5/4/2019).

Dari 6 ribuan temuan dan laporan yang sudah ditangani Bawaslu RI, 466 kasus di antaranya bersifat pidana dengan sembilan di antaranya berkaitan dengan politik uang. Pelanggaran lain yang bersifat administrasi ringan mencapai ratusan ribu kasus.

Dia mengingatkan, potensi pelanggaran lebih besar jumlahnya ketimbang petugas pengawas. Karena itu, pemilu sejatinya harus diawasi bersama.

"Kami mengajak semua pihak untuk mengawasi," cetusnya.

Karena itu, pihaknya hari ini mengumpulkan masyarakat, tokoh agama, maupun kader partai politik untuk menyosialisasikan produk hukum yang telah dibiat Bawaslu. Tujuannya tak lain sebagai pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di tengah masyarakat.

"Kami jelaskan mana yang boleh dan tidak, berdasarkan aturan," tegasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir mengungkapkan, sejauh ini di Kabupaten Cirebon setidaknya dua pelanggaran yang bersifat administratif telah sampai pada tahapan putusan. Kedua kasus itu bersubjek calon anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Cirebon yang terbukti melanggar ketentuan serta mekanisme tata cara kampanye.

"Sampai hari ini, baik di Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Cirebon, total ada tujuh temuan pidana pemilu dan satu laporan. tapi di kecamatan ada tiga laporan," bebernya.

Pihaknya selama ini lebih mengedepankan pencegahan. Dia menyebutkan, Bawaslu memiliki mekanisme standar operasional yang disebut CAT atau kependekan dari cegah, awasi, dan tindak.

"Segala aktivitas pemilu kami awasi dengan mekanisme CAT itu," tegasnya seraya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu.

Lebih jauh dia mengingatkan, hari pelaksanaan pemilu menjadi satu masa di mana pengawasan ketat layak dilakukan. Menurutnya, hari H justru kerap dimanfaatkan sejumlah peserta pemilu untuk melakukan serangkaian kegiatan yang melanggar.

"Bukannya dimanfaatkan sebagai masa tenang, hari H malah kerap dimanfaatkan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang cenderung melanggar Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Makanya, harus diawasi bersama," tegasnya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar