bank bjb
  

Mayday is Not Holiday, Puluhan Sepeda Motor Parkir di Jalur Pantura

  Rabu, 01 Mei 2019   Erika Lia
Mayday is Not Holiday, Puluhan Sepeda Motor Parkir di Jalur Pantura
Puluhan sepeda motor milik para pekerja/buruh yang tergabung dalam FSPMI Cirebon Raya yang tengah berorasi peringati Mayday, terparkir di salah satu ruas jalan jalur pantura, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu (1/5/2019). Pengguna jalan lain terpaksa harus perlahan saat melintas. (Erika Lia/ayocirebon.com)

KEDAWUNG, AYOCIREBON.COM -- Ratusan sepeda motor parkir di salah satu dari dua ruas jalan (arah Jakarta-Jawa Tengah) di jalur pantura By Pass Jalan Brigjen Dharsono, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu (1/5/2019). Menanti para empunya masing-masing yang tengah beraksi dengan mengusung slogan Mayday is not holiday.

Mengambil tempat di salah satu ruas jalan di lajur seberang (arah Jateng-Jakarta), puluhan pekerja (buruh) yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya berorasi di depan Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Cirebon Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Para pengguna jalan terpaksa harus menggunakan satu ruas jalan di masing-masing lajur dengan perlahan. Polisi mengawasi jalannya aksi, termasuk mengatur arus lalu lintas.

Dalam orasinya, mereka di antaranya menolak upah murah dan menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Mereka juga meminta komponen KHL ditambah menjadi 84 indikator. 

"Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 telah menghilangkan hak berunding buruh tentang upah," kata Sekjen FSPMI Cirebon Raya, Moh. Machbub.

Mereka juga meminta penghapusan outsourching dan outsourching yang diindikasi berkedok pemagangan. Mereka menilai, outsourching dan pemagangan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern di mana pekerja tak mempunyai ketetapan atau jaminan masa depan dari pekerjaannya karena status kerjanya yang tak terlindungi.

Buruh juga meminta peningkatan manfaat jaminan kesehatan dan jaminan lensiun. Pemerintah didesak menaikkan jaminan pensiun 60% sebagai bentuk jaminan Negara atas kesehatan rakyat.

"Turunkan tarif dasar listrik dan harga sembako. Turunnya daya beli pekerja akibat upah yang terbatas, kenaikan upah tak sebanding dengan kebutuhan primer pekerja yakni listrik dan sembako," tambahnya.

Tuntutan lain berupa penghentian pemberangusan serikat pekerja  (union busting) dengan alasan hak setiap pekerja yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2000.

Perusahaan juga diminta memberikan hak-hak normatif tenaga kerja sesuai  UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya upah sesuai UMK Kabupaten Cirebon dan memberi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kepada tenaga kerja.

Hingga berita ini diturunkan, aksi para buruh masih berlangsung. Sejumlah perwakilan buruh tengah menggelar audiensi dengan otoritas Disnaker Provinsi Jabar di dalam kantor.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar