Yamaha

Dianggap Mangkrak, Kejari Kota Cirebon Pelototi Kantor DPPKUMKM

  Rabu, 24 Juli 2019   Erika Lia
Kepala Kejari Kota Cirebon, M Syarifuddin (tengah), diapit Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Cirebon, Sidrotul Akbar dan penyidik Kejari Kota Cirebon, Ivan Rinaldi, saat jumpa pers soal penetapan tiga tersangka dalam proyek Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, senilai lebih dari Rp10 miliar, Senin (22/7/2019). (Erika Lia/Ayocirebon.com)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Progres pembangunan Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DPPKUMKM) Kota Cirebon di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, diamati Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon. Dinilai mangkrak, Kejari mengindikasi ada penyelewengan di baliknya.

Kepala Kejari Kota Cirebon M Syarifuddin mengungkapkan, ditemukan kejanggalan dalam kontrak pembangunan Kantor DPPKUMKM. Dimulai sejak sekitar 2016, pembangunannya dilakukan bertahap.

"Kami lihat dari kontraknya nggak masuk akal. Beda-beda kontraktor," ungkapnya, Rabu (24/7/2017).

AYO BACA : Pekerja Pertamina Balongan Unjuk Rasa Tolak Alih Bisnis LNG

Sejauh ini, imbuhnya, telah terbangun setidaknya tiga lantai di area Kantor DPPKUMKM. Setiap lantai ditangani kontraktor berbeda.

Kejanggalan pada kontrak membuat pihaknya melakukan penyelidikan. Sejauh ini, Kejari Kota Cirebon telah memeriksa sejumlah orang, baik dari pihak instansi terkait maupun pihak kontraktor.

"Dari kontraktor dan dinas sudah kami periksa. Dari kontraktor tiga orang," ujarnya.

AYO BACA : Berantas Hoaks, ACT Perlihatkan Aksi Nyata

Dia mengingatkan, pihaknya masih pada fase penyelidikan. Dugaan penyelewengan sendiri belum dapat dikuatkan, sekalipun keterabaian pada pembangunan kantor tersebut menjadi indikator yang mendasari pihaknya memelototi proyek itu.

Dia juga meyakinkan, belum ada alat bukti yang menambah dugaan pihaknya. Syarifuddin mengakui, naluri sebagai penyidiklah yang sejauh ini mengantarkan mereka pada dugaan penyelewengan.

"Memang belum terbukti ada penyimpangan. Cuma ini kan (pembangunannya) mangkrak yang membuat kami bertanya-tanya 'kok nggak jadi-jadi (pembangunan kantor)', itu feeling kami sebagai penyelidik," tuturnya.

Menurut Syarifuddin, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan instansi terkait lain, di antaranya Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila kelak ditemukan penyimpangan dan Inspektorat bisa menanganinya, maka Kejari akan menyerahkannya kepada Inspektorat.

"Lihat dulu, kalau memang ada penyimpangan dan Inspektorat bisa menangani, ya kami serahkan. Waktunya satu bulan. Kami juga masih butuh koordinasi dan laporan dari BPK (untuk menguatkan dugaan penyelewengan)," tegasnya.

AYO BACA : HUT Adhyaksa, Kejari Cirebon 'Hadiahi' Update Dugaan Korupsi Jalan Cipto


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar