Yamaha Aerox

Pemkot Cirebon Kejar Penyelesaian Raperda RDTR

  Sabtu, 10 Agustus 2019   Erika Lia
Logo Kota Cirebon.

KESAMBI, AYOCIREBON.COM—Tujuh tahun belum juga rampung, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kembali diselesaikan.

Untuk ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon mengagendakan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kepala BP4D Kota Cirebon Arif Kurniawan menjelaskan, penyelesaian raperda ini memakan waktu cukup lama mengingat perlu lintas instansi sebagai pedomannya. Dalam perda ini sendiri akan termuat aturan rinci terkait hal yang ada dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Instansi yang terlibat di antaranya Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kajian lingkungan hidup strategis, maupun Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk petanya," jelasnya.

Penyusunan dokumen RDTR Kota Cirebon sendiri diketahui dimulai setidaknya pada 2012 atau tak lama setelah Perda RTRW selesai. Pada 2013 dimulai penyusunan KLHS RDTR tersebut dan dibahas panitia khusus DPRD periode 2009-2014.

Selanjutnya, pada 2014 dilakukan rangkaian konsultasi dan supervisi perbaikan peta RDTR ke BIG. Pada 2015 diperoleh surat rekomendasi dari BIG dan pada 2016 pembahasan RDTR oleh tim evaluasi serta Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jawa Barat.

Pada 2017, diperoleh surat persetujuan dari Gubernur Jabar, sebelum kemudian dilakukan penyusunan dokumen pendukung untuk perbaikan KLHS RDTR pada 2018. Pada 2019 dilakukanlah perbaikan KLHS RDTR serta rencana penyesuaian peta berdasarkan batas wilayah baru.

Arif menyebutkan, setidaknya tersedia dua opsi dalam penyelesaian raperda ini. Salah satu opsi, dokumen RDTR menuju proses raperda dengan kondisi apa adanya, tanpa penyesuaian dengan pedoman dan batas wilayah baru. Sementara itu, opsi kedua berupa perbaikan dokumen RDTR dan disempurnakan.

"Semuanya nanti tergantung Kementerian ATR," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejak penyusunan dimulai pada 2012 hingga 2019 ini, tak sedikit perubahan aturan diberlakukan. Akibatnya, dokumen RDTR harus terus menyesuaikan.

Selain aturan, perbedaan wilayah berdasarkan perbatasan di wilayah RW 10 Karangsetra, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, ikut pula memengaruhi peta yang akan dimasukkan dalam dokumen RDTR ini.

Perda RDTR sendiri dibutuhkan sebagai dasar pengambilan izin seperti izin bangunan dan keperluan lain. Selama belum disahkan, Pemkot Cirebon sendiri menggunakan Perda RTRW.

"Itu diperbolehkan (Perda RTRW), tapi kekurangan perda ini kan sebetulnya tidak mengatur secara detail," ungkapnya.

Perda RTRW pun kini telah berusia lebih dari lima tahun. Arif mengaku, atas dasar itu, kemungkinan perda ini akan direvisi mengingat tak lagi sesuai dengan kondisi kini.

Namun begitu, pihaknya pun tak bisa memprediksi kapan Perda RDTR ini rampung dan disahkan. Hanya, karena tinggal selangkah lagi diperkirakan akan bisa selesai tahun depan.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar