bank bjb
  

Jabar Timur Pusat Pemerintahan, Uu Lempar Opini ke Publik

  Minggu, 01 September 2019   Erika Lia
Jabar Timur Pusat Pemerintahan, Uu Lempar Opini ke Publik
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. (Dok Humas Pemprov Jabar)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM--Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebut kawasan Jabar bagian timur (Cirebon dan sekitarnya) memiliki sarana dasar yang memungkinkannya sebagai pusat pemerintahan Jabar yang baru. Namun, secara umum dia menyerahkan perkembangan wacana ini kepada masyarakat.

Dari tiga daerah di Jabar yang menjadi opsi dalam wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar, masing-masing Tegalluar di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Walini di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, dan kawasan Jabar timur (Cirebon dan sekitarnya) atau dalam hal ini kawasan Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, dan Majalengka), Uu menilai Jabar timur telah memiliki sarana dasar yang disyaratkan.

\"Jabar timur sarana dasar sudah terpenuhi, makanya sekarang sedang dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Jabar,\" katanya seusai menghadiri sidang paripurna istimewa dalam rangka HUT Ke-650 Kota Cirebon, Minggu (1/9/2019) di Gedung DPRD Kota Cirebon.

Namun begitu, dia mengatakan, belum ada pembahasan spesifik terkait wacana ini, yang secara normatif akan ditindaklanjuti dengan tahapan pembahasan di DPRD Provinsi Jabar maupun tahapan lain. Secara umum, dari ketiga opsi daerah itu, masih diperlukan penelitian dan kajian akademis ihwal daerah mana yang tepat sebagai pusat pemerintahan Jabar yang baru.

AYO BACA : Uu Terkesan Cirebon, Dipertimbangkan Jadi Ikon Pariwisata Jabar

Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan baru sebatas keinginan pemerintah. Dalam hal ini, dia menunjuk masyarakat atau publik sebagai pembuat keputusan.

\"Pindah atau tidak, dan kemana akan pindah, silakan berkembang di masyarakat. Kami akan menangkap (aspirasi publik) dan bersama DPRD akan merumuskan harapan dan keinginan masyarakat,\" bebernya.

Hanya, dia tak menampik wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sejauh ini telah dirapatkan gubernur dan dirinya bersama instansi teknis terkait di tingkat provinsi. Namun, menurutnya, hal itu tergantung proses politik yang berkembang.

Dia menggarisbawahi, pemindahan pusat pemerintahan harus menjadi keinginan bersama, bukan sekedar keinginan pemerintah maupun segelintir orang. Dia tak menghendaki wacana ini selanjutnya berkembang sebagai sebuah polemik di tengah publik.

AYO BACA : Ibu Kota Jabar Pindah ke Segitiga Rebana Dinilai Bijak

\"Kami tidak mau ini jadi polemik dan kemudian saling menyalahkan. Ini (pemindahan pusat pemerintahan) sekedar ide pemimpin karena pemimpin harus punya ide, inovasi, supaya nggak ketinggalan,\" paparnya.

Uu dalam kesempatan itu meyakinkan, dirinya bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK), menghendaki adanya masukan positif dari masyarakat. Baik masyarakat yang menyukai ide itu maupun yang tidak, dijanjikan Uu, diberi ruang untuk menyampaikannya.

\"Konsep RK dan saya bukan top-down (dari atas/pemerintah ke bawah/masyarakat), melainkan bottom-up (dari bawah ke atas). Kami tampung aspirasi orang yang suka dengan ide ini maupun yang tidak, silakan beri kami alasan,\" tegasnya.

Disinggung urgensi pemindahan pusat pemerintahan, dia hanya meminta untuk melihat pada situasi yang ada. Uu sendiri mengaku kerap menghadapi lalu lintas yang padat hingga macet.

Pada situasi tertentu dia mana dia membutuhkan kehadiran kepala dinas, misalnya, Uu mengungkapkan harus menunggu cukup lama kedatangan orang yang dinantinya itu. Berbeda halnya, imbuh Uu, bila kantor-kantor pemerintahan dipusatkan di satu area sehingga setidaknya bisa memangkas waktu.

\"Tapi, macet dan sebagainya itu memang bukan alasan untuk tidak memberi pelayanan prima kepada masyarakat,\" tukasnya.

AYO BACA : Wacana Ibu Kota Jabar, Emil Diharap Tak Mengekor Pusat


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar