Yamaha

Indramayu Bakal Sosialisasikan Batas Minimal Perkawinan 19 Tahun

  Kamis, 19 September 2019   Erika Lia
ilustrasi. (Pixabay)

INDRAMAYU, AYOCIREBON.COM -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu Lily Ulyati berjanji akan segera menyosialisasikan revisi UU tentang batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun kepada masyarakat.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi anak di Kabupaten Indramayu yang menikah di bawah usia 19 tahun. Meski belum memenuhi harapannya, revisi UU tersebut tetap beroleh apresiasi.

"Saya sih inginnya (batas usia minimal perkawinan) di atas 20 tahun. Tapi, pemerintah sudah mengabulkan jadi 19 tahun saja sudah bersyukur," ungkapnya, belum lama ini.

Menurutnya, batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun akan membuat calon pengantin lebih matang, baik secara fisik maupun mental.

Usia 16 tahun, imbuhnya, bukanlah usia yang tepat bagi seseorang untuk memutuskan berumah tangga.

Penetapan batas minimal usia perkawinan itu juga dipandangnya dapat berperan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Pasangan suami istri akan lebih bersikap dewasa dalam menghadapi pernikahan (pada batas minimal usia 19 tahun). Sementara pada usia 16 tahun, anak masih belum stabil, masih ingin menikmati masa remaja," tegasnya.

Pemda Menyesuaikan Aturan Lewat Perda

Sementara itu, Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat Darwinih meminta pengesahan revisi UU tersebut segera ditindaklanjuti pemda.

"Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar harus mengharmonisasi peraturan ini, dengan diturunkan menjadi perda maupun peraturan desa (perdes)," pintanya.

Di tingkat Provinsi Jabar, dia meminta Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak direvisi sebagai penyesuaian dengan revisi UU yang baru disahkan.

Begitu pula pemda, termasuk Pemerintah Kabupaten Indramayu, mesti pula merevisi perda perlindungan perempuan dan anak.

Bahkan, dia menilai perlu ada lembaga layanan yang menangani korban perkawinan anak di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa.

"(Lembaga layanan) itu untuk memudahkan masyarakat melakukan konsultasi, pendampingan, pencegahan, dan edukasi soal perkawinan anak," paparnya.

Dia menyebut, keputusan DPR RI itu telah menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi hak anak-anak Indonesia.

"Disahkannya batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, berarti Negara telah hadir memenuhi kewajibanya melindungi hak anak-anak Indonesia," katanya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar