Yamaha

Penolakan Kerap Warnai Sensus Penduduk

  Selasa, 26 November 2019   Erika Lia
Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis (depan, kelima dari kanan) bersama Kepala BPS Kota Cirebon, Joni Kasmuri (paling kiri) dan unsur pimpinan instansi terkait serta unsur Muspida Kota Cirebon menunjukkan simbol grafik penduduk dengan kedua tangan masing-masing. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Sensus Penduduk (SP) selama ini diketahui diwarnai penolakan warga.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Joni Kasmuri mengungkapkan, berdasarkan pengalaman melakukan sensus, tak jarang ditemukan warga yang menolak menemui petugas sensus.

\"Di Kota Cirebon pernah ada warga yang menolak membukakan pintu kepada petugas sensus yang datang. Itu pada sensus penduduk sebelumnya,\" beber Joni kepada Ayocirebon.com, belum lama ini.

Rata-rata, imbuh dia, warga yang menolak kedatangan petugas sensus lantaran enggan memberikan data-data pribadinya.

Keengganan itu lahir karena kekhawatiran kemungkinan kebocoran data oleh petugas sensus.

Padahal, dia memastikan, seluruh petugas sensus telah diatur untuk tak membocorkan data masyarakat selaku responden.

\"Ada sanksi bagi pembocor data. Kerahasiaan data penduduk dijamin negara, ada aturannya,\" tegasnya.

Walau ada ketentuan sanksi pidana penjara dan denda bagi warga yang menolak disensus, pihaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

AYO BACA : Tahun Depan, Data Sensus Penduduk Diisi Mandiri

\"Kami akan koordinasi dengan aparat setempat, seperti ketua RT, ketua RW, lurah atau kuwu/kepala desa, termasuk bila perlu dengan kepolisian,\" terangnya.

Menurutnya, setelah ada pendampingan petugas BPS oleh RT/RW/kelurahan, responden biasanya bersedia memberi jawaban.

Hanya, sambungnya, petugas sensus memang harus bersabar untuk bolak balik menemui responden demi memperoleh data.

Sekalipun sensus penduduk diwarnai penolakan warga, dia mengklaim, pengalaman survei-survei rutin yang dilakukan BPS dengan responden rumah tangga mencapai 100%.

Pada Sensus Penduduk 2020, pihaknya berharap tingkat respon masyarakat mencapai 99,99%. Menurutnya, tak menutup kemungkinan ada penduduk yg sampai berakhir periode sensus pada Juli, tengah tak berada di rumah.

\"Artinya, jika pun ada yang menolak, persentasenya hanya nol koma nol sekian persen, alias kurang dari 1%,\" cetusnya.

Namun begitu, pihaknya menargetkan Sensus Penduduk 2020 tetap 100%.

BPS sendiri akan memanfaatkan basis data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat sebagai data awal untuk pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.

AYO BACA : Dai Bersertifikat MUI Disebut Mengedepankan Toleransi

Melalui sensus 2020, data Disdukcapil akan dijadikan sebagai data awal sebelum pendataan secara faktual.

Langkah itu diambil untuk memperkecil perbedaan data yang selama ini terjadi antara BPS dengan Disdukcapil.

Joni menjelaskan, penggunaan data milik Disdukcapil sebagai data awal (de jure) untuk sensus penduduk secara faktual (de facto).
\n 
\n\"Dengan mengombinasikan data itu akan terjelaskan bila ada selisih data. Data pada Disdukcapil kan berdasarkan data administrasi kependudukan, sedangkan BPS adalah data de facto dimana domisili seseorang itu berada,\" bebernya.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis mengaku, telah menginstruksikan seluruh lurah se-Kota Cirebon untuk menyosialisasikan Sensus Penduduk 2020 kepada warganya masing-masing.

\"Sosialisasikan kepada warga Kota Cirebon agar menyediakan waktu saat sensus berlangsung. Jangan sampai petugas sensus cuma ditemui pembantu yang tak tahu banyak data pemilik rumah,\" tuturnya.

Di sisi lain, BPS juga diminta membekali petugas lapangan sensus untuk meminta data dan menyajikannya secara valid, akurat, dan jujur.

Menurutnya, hasil sensus bisa menjadi indikator keberhasilan Pemkot Cirebon, mengingat sensus penduduk mendata pula status rumah, termasuk penggunaan air dan listrik.

Pemkot Cirebon sendiri akan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk 2020 sebagai data primer untuk sensus atau survey lain yang akan dilakukan dinas terkait.

Dia tak menampik, selama ini terjadi perbedaan data hasil sensus BPS dengan dinas terkait. Dia menyontohkan, data kemiskinan di Kota Cirebon antara BPS yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding data Dinas Sosial Kota Cirebon.

\"Biasanya membengkaknya data jumlah warga miskin di Kota Cirebon itu musiman, misalnya menjelang penerimaan peserta didik baru,\" ungkap Azis setengah berseloroh.

AYO BACA : 15 Tahun Hilang Kontak di Oman, PMI asal Indramayu Pulang


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar