Yamaha

Menolak Disensus, Ini Ancaman Pidana Bagi Responden

  Selasa, 26 November 2019   Erika Lia
Ilustrasi. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta mengancam masyarakat (responden) yang menolak didata saat Sensus Penduduk 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Joni Kasmuri menyebutkan, sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, setiap responden wajib memberi keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik oleh badan.

Warga yang menolak didata petugas BPS tanpa alasan yang dibenarkan, terkategori perbuatan melawan hukum atau pidana.

"BPS bisa saja mempidanakan responden yang menolak didata tanpa alasan yang dibenarkan," katanya, belum lama ini.

Bahkan, imbuhnya, bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Dia mengingatkan, data yang diberikan menjadi penting dalam keberhasilan pembangunan.

"Kami harap warga bersiap dan kooperatif memberi data atau keterangan sebenar-benarnya kepada petugas Sensus Penduduk 2020," tegasnya.

Meski selama ini tak jarang ditemui responden yang menolak ditemui, khusus di Kota Cirebon belum ada satu pun responden yang dipidana.

Pihaknya selalu mengupayakan jalan persuasif, salah satunya dengan berkoordinasi dengan ketua RT, ketua RW, lurah, hingga pendampingan oleh aparat kepolisian.

"Biasanya ketika sudah ketua RT mendampingi, responden mau didata petugas sensus. Jadi tak perlu sampai pakai ancaman pidana," ungkapnya.

AYO BACA : Penolakan Kerap Warnai Sensus Penduduk

Upaya persuasif lain berupa sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya statistik.

Tak hanya di kalangan instansi pemerintah, pihaknya pula menyasar lembaga pendidikan, seperti SMA/SMK negeri maupun swasta hingga perguruan tinggi.

Pihaknya berharap, informasi yang disampaikan kepada siswa atau mahasiswa, dapat diteruskan kepada orang tua masing-masing.

Sensus sendiri dilakukan petugas sensus, baik dari pegawai BPS maupun petugas sensus yang direkrut dari luar secara online.

Khusus pelaksanaan sensus di kawasan khusus, seperti kompleks perumahan TNI dan Polri serta pesantren, pendataan akan dilakukan langsung tim khusus.

Dia kembali menjamin kerahasiaan data yang diberikan responden. Sebagaimana Pasal 21 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997, petugas sensus terikat kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan dari responden.

"Penyelengara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Joni meyakinkan, Sensus Penduduk 2020 tak mengukur kemiskinan sebab variabelnya yang berbeda.

Dia menjelaskan, sensus penduduk hanya menyediakan data dasar kependudukan, bukan untuk menghitung data kemiskinan.

"Hasil Sensus Penduduk 2020 akan menjadi dasar menuju Indonesia satu data," tegasnya.

AYO BACA : https://www.ayocirebon.com/read/2019/11/26/3871/tahun-depan-data-sensus-penduduk-diisi-mandiri


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar