Yamaha

(Kaleidoskop 2019) Kebijakan Ridwan Kamil yang Menuai Kontroversi

  Jumat, 27 Desember 2019   Nur Khansa Ranawati
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Sepanjang setahun pertama masa jabatannya di 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak lepas dari kebijakan yang menuai pro dan kontra. Ayobandung.com (Ayo Media Network) merangkum enam di antaranya :

1. Pembentukan TAP

emil-uu2

(Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

Keputusan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat guna mendorong percepatan pembangunan di Jabar sempat menuai kontroversi. Tim beranggotakan 19 orang tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dipilih hanya berdasarkan kedekatan personal.

Salah satu pemicunya adalah masuknya nama adik kandung Emil, Elpi Nazmuzzaman menjadi salah satu anggota TAP. Emil kemudian membantah hal tersebut. Elpi dinilai memiliki kemampuan yang dibutuhkannya dalam pemerataan pembangunan.

"Untuk yang mempermasalahkan adik saya, beliau ini makhluk langka. Spesifikasinya ahli anti-monopoli, lulusan Australia dan dosen Unpad. Saya butuh input-input terkait pengembangan satu desa satu perusahaan, pengembangan pemerataan pembangunan, dan bagaimana ekonomi pancasila ini bisa dijaga," jelasnya ketika memberi keterangan pers di Gedung Pakuan, Senin (18/3/2019).

2. Pembangunan Pojok Dilan

pojok-dilan

(Dok Humas Pemprov Jabar)

Wacana pembangunan Pojok Dilan muncul di tengah histeria pemutaran film Dilan 1991. Emil meresmikan pembangunan Pojok Dilan di area GOR Saparua, Bandung, secara seremonial bertepatan dengan pemutaran perdana film hasil adaptasi karya Pidi Baiq ini pada 24 Februari 2019.

Saat pembukaan, Emil mengatakan Pojok Dilan akan menjadi salah satu ruang literasi dan film. "Jadi, dua dimensi ini kita harapkan akan terus muncul di masa-masa depan, sehingga nanti bisa dipakai untuk membaca novel, sastra, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam dunia publikasi atau dalam dunia menulis. Juga tempatnya bisa digunakan untuk merefleksikan antara sastra juga dengan film," kata Emil kala itu.

Namun, kritik deras mengalir pada keputusan penamaan Pojok Dilan. Hal tersebut dinilai tidak berdasar dan tidak memiliki unsur edukasi apapun bagi masyarakat. Pojo tersebut pun urung dibangun hingga akhir tahun ini.

Saat ini, proses pembangunan pojok tersebut tengah berlangsung seiring dengan revitalisasi GOR Saparua. Namun, tak ada nama "Dilan" yang tersemat dalam pojok literasi tersebut.

3. 'Masjid Iluminati'

masjid-al-safar

(Twitter Ridwan Kamil)

Rancangan bangunan Masjid Al Safar yang berada di rest area Tol Purbaleunyi ini menuai polemik setelah dituduh "menghadirkan simbol-simbol Illuminati" dalam karya arsitektural Ridwan Kamil tersebut. Tuduhan tersebut salah satunya dilayangkan Rahmat Baequni lantaran terdapat beberapa objek yang dianggap berbentuk segi tiga dan merepresentasikan simbol Illuminati.

Emil dan Rahmat akhirnya dipertemukan dalam sebuah forum terbuka di Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, 10 Juni 2019. Forum ini ditengahi oleh Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei.

Ridwan Kamil memberikan klarifikasi atas tudingan miring tersebut dengan mengatakan bahwa desain Masjid Al Safar terinspirasi bentuk alam di sekitar yang tidak beraturan. "Masjid itu saya desain mengikuti bentuk alam di sekitar yang daerahnya perbukitan maka saya mengambil bentuk-bentuk alam yang tidak beraturan sehingga masjid itu menyatu dengan alam," terangnya.

Kendati demikian, eks wali kota Bandung ini juga meminta maaf jika memang desain arsitektur yang diaplikasikan dalam membangun sejumlah masjid dianggap kurang tepat. "Tapi demi Allah tidak ada niat apa pun dalam benak saya dalam mendesain masjid khususnya Masjid Al Safar, kecuali ingin mendatangkan lebih banyak jamaah yang salat di situ," ujarnya.

4. Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar

AYO BACA : (Kaleidoskop) Even Seni Budaya Terunik dan Seru di Kota Cirebon Sepanjang 2019

ayobdg-rencana-penataan-gedung-sate-ncos-1

(Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

Selepas Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, tak berselang lama Emil menuai sorotan atas statement-nya yang menyatakan akan memindahkan pusat pemerintahan Jawa Barat dari Kota Bandung.

Wilayah Tegalluar, kawasan Walini dan Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati) digadang-gadang menjadi tiga opsi pertama yang mengemuka. Emil mengatakan, saat ini rencana untuk melakukan kajian disebut sudah masuk ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jabar hingga 2029.

Salah satu hal yang mendasari keputusan tersebut, Emil mengatakan adalah bahwa Kota Bandung dianggap sudah tak lagi representatif untuk menjalankan peran sebagau pusat pemerintahan Jabar. "Pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah enggak cocok lagi melayani pusat pemerintahan karena kantor pemerintahannya (tersebar) di mana-mana, enggak produktif," ungkapnya di Gedung Sate, Kamis (29/8/2019).

Hal ini menjadi kontroversi karena selain urgensinya dipertanyakan, juga karena rencananya yang dinilai 'latah' belaka. Sejumlah anggota dewan pun tak merasa dilibatkan langsung dalam perencanaan wacana tersebut.

"Ini kemarin memang usulan Pak Gubernur, dimasukan ke recana anggaran perubahan RTRW. Tapi ini kan wacana dari gubernur sendiri. Kita sejak awal tidak diajak bicara, harusnya ngobrol dulu," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady.

5. Kolam renang di Pakuan

gedung-pakuan

(Gedung Pakuan/Ist)

Keputusan Emil untuk merevitalisasi rumah dinasnya, Gedung Pakuan Bandung, juga tak lepas dari sorotan. Pasalnya, selain melakukan pemugaran di sejumlah titik, sebuah kolam renang juga dibangun di dalamnya.

Warga kemudian menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang mubadzir. Namun Emil menampik tudingan yang menilai bahwa fasilitas yang disebut menelan anggaran hingga Rp1,5 milyar tersebut menghamburkan uang negara.

Dirinya mengatakan revitalisasi adalah hal yang penting dilakukan secara berkala sementara kolam renang yang dibangun diperlukan untuk kakinya yang disebut tengah cedera.

"Kebutuhannya sangat nyata. Kaki saya yang kiri itu cedera, dokter menyarankan supaya bisa fit sebagai gubernur ya harus dengan terapi berenang. Maka dalam masterplan perbaikan Pakuan, saya arahkan dan setujui untuk membuat kolam yang tidak terlalu besar," paparnya.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan, total besaran anggaran yang diperlukan untuk merenovasi dua titik Gedung Pakuan adalah sebesar Rp4,1 milyar. Namun, dirinya tidak mengetahui pasti berapa besaran spesifik yang diperlukan untuk membangun kolam renang.

6. Surat Edaran UMK 2020

ayobdg-Ribuan-Buruh-Lakukan-Aksi-Unjuk-Rasa-Tolak-Upah-Murah-Kavin-Faza3

(Ayobandung.com/Kavin Faza)

Keputusan Emil untuk mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang isinya memilih untuk tidak menetapkan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jabar untuk 2020 menuai kontroversi. Meskipun hal ini diapresiasi oleh pihak industri, namun kelompok buruh menganggap kebijakan tersebut merugikan pekerja.

Setelah beberapa hari mengeluarkan kebikjaka yang dinilai tidak populis tersebut, Emil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur soal penetapan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat pada 2020 mendatang tertanggal 1 Desember 2019. Akan tetapi, hal ini lagi-lagi tak lepas dari pro dan kontra.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto menilai terdapat satu poin yang mengganjal dari SK tersebut. Poin itu adalah poin D diktum ke-7 yang secara umum memperkenankan industri terutama padat karya yang tidak mampu menggaji karyawannya sesuai besaran UMK 2020 untuk melakukan diskusi langsung dua pihak dengan para pekerja atau serikat pekerja (bipartit) terkait besaran upah yang disepakati.

"Kami meminta kepada Gubernur Jabar agar poin D diktum ke-7 ini dihapuskan dalam SK karena bagaimapaun ketika (perusahaan) diberi ruang untuk tidak melakukan penangguhan pembayaran upah sesuai ketentuan UU, dan didiksusikan secara bipartit, maka tetap ada kemungkinan bahwa upah tak akan naik," ungkap Roy.

Namun, Emil memilih untuk tidak menuruti tuntutan tersebut dan menilai keputusannya telah diambil melalui pertimbangan matang. Salah satunya untuk melindungi dan memulihkan industri padat karya dimana angka relokasi dan penutupan pabriknya dinilai meningkat pada 3 tahun belakangan.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar