Yamaha

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Indramayu Tak Lagi Gratis

  Jumat, 10 Januari 2020   Erika Lia
Ilustrasi layanan kesehatan di puskesmas. (Ayobandung.com)

INDRAMAYU, AYOCIREBON.COM -- Pelayanan kesehatan di puskesmas di Kabupaten Indramayu kini tak lagi digratiskan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Boni Koswara mengungkapkan, puskesmas di Indramayu kini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Puskesmas sekarang tak gratis lagi," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pelayanan puskesmas gratis dipayungi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. 

AYO BACA : Puskesmas di Indramayu Lebih Siaga saat Mudik

Kebijakan itu kini tak lagi berlaku. Tarif untuk pelayanan puskesmas pun variatif, yang didasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019.

Namun begitu, imbuhnya, warga miskin di Indramayu tetap beroleh proteksi untuk mendapat pelayanan di puskesmas melalui Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) APBD.

"Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp100,8 miliar dalam APBD," ungkapnya.

Dia menerangkan, dalam program JKN-PBI APBD itu warga miskin terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan. Namun, iuran premi dibayar pemerintah.

AYO BACA : Pasca Pemilu, 22 Puskesmas se-Kota Cirebon Tak Lagi Setor Kas ke Daerah

Dari anggaran JKN PBI APBD senilai Rp100,8 miliar itu, sekitar Rp60 miliar atau 60% di antaranya berasal dari APBD Kabupaten Indramayu. Sementara sisanya atau sekitar Rp40 miliar berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat.

"Kuota penerima bantuan JKN-PBI APBD untuk Kabupaten Indramayu ditetapkan 200 ribu orang," katanya.

Untuk ini, warga miskin cukup mendaftarkan diri dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa dan camat di wilayah masing-masing.

Camat kemudian akan mengumpulkan SKTM dan meneruskannya secara kolektif kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu. Dinsos bertugas memverifikasi setiap pengajuan SKTM.

"Kalau hasil verifikasi menunjukkan warga bersangkutan memang miskin, mereka bisa masuk ke dalam program JKN-PBI APBD dan berhak mendapat layanan kesehatan gratis," terangnya.

Lain hal warga yang tak lolos verifikasi, bisa mengikuti BPJS Kesehatan umum atau non PBI.

Pasca kebijakan puskesmas yang tak gratis, dia menambahkan, dana dari biaya operasional puskesmas sekitar Rp8 miliar dialihkan untuk pembayaran PBI APBD.

AYO BACA : 22 Puskemas Kota Cirebon Telah Terakreditasi, Satu Tingkat Utama


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar