Yamaha

Gegara Keraton Agung Sejagat, Forum Keraton Nusantara Ingin Kerajaan se-Indonesia Diumumkan

  Rabu, 15 Januari 2020   Erika Lia
Warga Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, digegerkan oleh kemunculkan orang yang mengaku sebagai pemimpin Kerajaan Agung Sejagat alias KAS. (Facebook)

LEMAHWUNGKUK, AYOCIREBON.COM -- Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) meminta pemerintah pusat mengumumkan kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Ketua Umum FSKN sekaligus Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat menilai, kehadiran Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, merusak citra keraton.

"Kemunculan dan digelarnya ritual oleh Keraton Agung Sejagat di Purworejo sangat merusak citra keraton-keraton yang ada di indonesia," tuturnya, Rabu (15/1/2020).

Pihaknya meminta pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan jumlah kesultanan, keraton, istana, Puri, kesatuan, dan kerajaan se-Indonesia.

Dia kembali memastikan, selama pelaksanaan kegiatan Keraton Nusantara, pihaknya tak pernah mendengar dan melihat keterlibatan Keraton Agung Sejagat.

AYO BACA : FSKN Tampik Eksistensi Keraton Agung Sejagat di Purworejo

"Pada persiapan Kemerdekaan Indonesia dulu, yang tercatat hanya sekitar 200 Keraton. Tidak tercatat nama itu (Keraton Agung Sejagat), makanya saya heran tiba-tiba muncul," paparnya.

Dikutip dari Ayosemarang.com (Ayo Media Network), seorang pengikut yang menyebut diri Penggawa Humas Keraton Agung Sejagat, Prastiyanto, mengklaim Keraton ya sudah ada sejak 1518.

"Sejak 1518 kami sudah ada," klaimnya.

Keraton ini, imbuhnya, ada sesuai perjanjian yang dilaksanakan Dyah Ranawijaya, yakni penguasa akhir imperium Majapahit.

Dia pun menyatakan, kelompok yang dipimpin "Sinuwun" Totok Santosa Hadiningrat dan sang istri, "Kanjeng Ratu" Dyah Gitarja itu bukanlah aliran sesat.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar