Yamaha

Jerat Hukum Ancam Pendiri Bangli di Area Bong Penggung

  Selasa, 04 Februari 2020   Erika Lia
Bong di kawasan Penggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang dibongkar dan tanahnya diurug sebelum didirikan bangunan liar. (Ayocirebon.com/Ist)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Hukuman pidana mengancam pelanggar rencana tata ruang, salah satunya pendiri bangunan di komplek bong, kawasan Penggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengaku, telah menerima aduan dari warga Tionghoa ihwal pembongkaran bong. Dia memastikan, area bong kini sebagai ruang terbuka hijau (RTH) sehingga tak diizinkan mendirikan bangunan apapun di atasnya.

"Ada aduan dari paguyuban masyarakat Tionghoa, ada makam yang dibongkar dan dijadikan perumahan, bahkan diperjualbelikan," paparnya, Selasa (4/2/2020).

AYO BACA : Pengelola Bong Keluhkan Bangli, Pemkot Cirebon Ditawari Konsep Ini

Dia memastikan, lahan bong tak boleh dialihfungsikan. Sejak beberapa tahun lalu, imbuhnya, telah diberlakukan status quo terhadap aktivitas apapun di area tersebut, terutama tak menambah bangunan.

Instansi terkait diminta tak mengizinkan apapun bila menyalahi aturan. Menurutnya, dalam situasi ini diperlukan pengawasan, mulai tingkat RT/RW hingga kecamatan.

"Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) maupun Satpol PP juga harus berperan," tegasnya.

AYO BACA : Praktik Ilegal Pembongkaran Bong dan Sentilan Toleransi di Cirebon

DPRD pun berencana mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas problem ini.

Anggota Komisi I lain, Harry Saputra Gani sepakat ihwal penegakan aturan di area bong. Dia mengaku, warga sekitar bong telah diedukasi saat pihaknya mendatangi lokasi.

"Kami coba edukasi, ini (area bong) masuk RTH," cetusnya.

Dia menegaskan, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur fungsi lahan tersebut.

Dalam pasal 69 UU itu disebutkan, setiap orang yang tak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun.

"Denda paling banyak Rp500 juta," tandasnya.

AYO BACA : Kompetensi Ahli Cagar Budaya Harus Tersertifikasi


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar