Yamaha

Ini Permintaan Warga Tionghoa Atas Pembongkaran Makam di Cirebon

  Senin, 10 Februari 2020   Erika Lia
Bong di kawasan Penggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang dibongkar dan tanahnya diurug sebelum didirikan bangunan liar. (Ayocirebon.com/Ist)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Semua pihak diharap berempati terhadap pembongkaran malam leluhur dan keluarga warga Tionghoa yang dikuburkan di bong Penggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pemkot Cirebon sendiri berencana membentuk tim sebagai solusi untuk menangani persoalan bangunan liar (bangli) di area tersebut.

"Pembongkaran makam sudah berlangsung sekitar sepuluh tahun terakhir. Saya harap ada empati, bagaimana bila yang dikubur di sana adalah keluarga kita, kemudian dibongkar tanpa sepengetahuan," ungkap salah seorang sesepuh warga Tionghoa Cirebon, Permadi, belum lama ini kepada Ayocirebon.com.

Selama ini, bebernya, pembongkaran makam di dua komplek bong Penggung, Ku Tiong dan Sin Tiong, berlangsung kucing-kucingan.

Sebelum dibongkar, oknum yang tak bertanggung jawab biasanya mengamati lebih dulu setiap malam di komplek bong. Makam-makam yang diketahui tak dikunjungi anggota keluarga selama beberapa tahun, tahun berikutnya tiba-tiba bisa menghilang.

Padahal, menurutnya, meski tak dikunjungi beberapa tahun, makam-makam itu tetap bukan tanpa keluarga.

Bagi mereka sendiri, pantang membongkar dan memindahkan jenazah yang sudah terkubur dalam tanah.

"(Praktik pembongkaran makam) ini berlangsung TSM (terstruktur, sistematis, dan masif)," bebernya.

Menurutnya, sejak lima tahun lalu, Pemkot Cirebon telah berjanji memberikan tanah itu kepada pihak pengelola pemakaman. Namun, sejak janji itu hingga kini, tak ada realisasi.

AYO BACA : Jerat Hukum Ancam Pendiri Bangli di Area Bong Penggung

Mantan Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Cirebon, Surya Pranata membeberkan, menjadikan bong Penggung sebagai ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana fungsinya kini telah diperjuangkan sejak 2002.

"(Pada) 2002 sempat ada ide perumahan jadi perumahan dan pusat bisnis," ujarnya.

Menurutnya, bila peruntukannya diubah, Kota Cirebon tak memiliki resapan air.

Dia pun mengingatkan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya.

"Menghormati makam-makam leluhur dalam hal ini bagian dari budaya," cetusnya.

Dia menyebutkan, bong Penggung hampir berusia 200 tahun sehingga layak jadi situs sejarah. Bila dijaga baik, dia meyakini lokasi itu bisa menjadi destinasi wisata.

Ketua Yayasan Cirebon Sejahtera sebagai pihak yang mengurus pemakaman di bong Oenggung, Hadi Susanto Salim menyebutkan, dalam setahun terakhir setidaknya 30 bangunan baru berdiri di tanah tersebut.

"Kalau setiap tahun sebanyak itu, di sana akan jadi pemukiman liar. Kota Cirebon jadi jelek," ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon, Syaroni tak menampik keberadaan bangunan di area bong Penggung.

AYO BACA : Pengelola Bong Keluhkan Bangli, Pemkot Cirebon Ditawari Konsep Ini

"Kami sudah survei dan memang banyak bangunan di sekitar bong. Kami tanyakan warga di sana, mereka mengaku dapat izin dari pihak lain," tuturnya.

DPUPR sendiri mengaku tak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan di sana. Karena itu, pihaknya memastikan, bangunan di area tersebut tak berizin dan tak sesuai tata ruang.

Pihak yang diklaim warga memberikan izin tidaklah memiliki otoritas untuk itu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, kawasan bong Penggung diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) untuk pemakaman sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Menurutnya, penertiban terhadap bangunan liar di sana bisa saja dilakukan. Hanya, sebelum itu diperlukan tim yang akan memastikan kepemilikan tanah tersebut.

"Kalau sudah jelas kepemilikan tanahnya, baru prosedur sanksi diberikan, di antaranya teguran sampai penertiban," katanya.

Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Lolok Tiviyanto memastikan, tak akan ada pengalihan fungsi terhadap bong Penggung.

"(Bong Penggung) sudah jadi RTH sejak 2018. Kami tak akan mengalihkan fungsinya dan mengembalikannya sebagai RTH," katanya.

Namun, imbuhnya, lahan bong tersebut belum menjadi aset Pemkot Cirebon.

Wakil Komisi I DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio meminta lurah dan camat mengedukasi masyarakat yang menghuni bangunan di lahan bong Penggung.

Di sisi lain, pihaknya merekomendasikan BPN, BKD, DPUPR, dan instansi terkait lain membentuk tim yang melibatkan lurah dan camat.

"Maksimal 14 hari kerja sudah terbentuk untuk menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

AYO BACA : Praktik Ilegal Pembongkaran Bong dan Sentilan Toleransi di Cirebon


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar