Yamaha

Soal RUU Cipta Kerja, Wahai Pemerintah Dengarlah Aspirasi Pekerja

  Jumat, 21 Februari 2020   Erika Lia
Ilustrasi demo buruh. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

SUMBER, AYOCIREBON.COM -- Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja diharapkan mengakomodir aspirasi pekerja secara proporsional.

Pemerintah diharap mendengar suara pekerja saat menggodok RUU tersebut. Dengan begitu, regulasi yang dilahirkan adil bagi semua pihak.

"Ada beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja yang saya nilai akan memposisikan pekerja atau buruh lebih lemah, sedangkan perusahaan bisa lebih leluasa memperlakukan pekerjanya," ungkap seorang karyawan swasta, Nurul Fajri kepada Ayocirebon.com.

Dia menunjuk salah satunya pada Pasal 154A dalam draf RUU Cipta Kerja. Dalam pada itu, perusahaan diizinkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi, merugi, hingga keadaan memaksa.

PHK dapat pula dilakukan bila perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.

"Pasal ini kan sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," tutur ayah satu anak ini.

Menurutnya, bila pasal ini berlaku, akan lebih memberi ruang gerak perusahaan untuk melakukan PHK.

Sebelum ketentuan dalam RUU Cipta Kerja itu berlaku pun, lanjutnya, sudah banyak terjadi PHK sepihak oleh perusahaan.

"Dengan dalih efisiensi, perusahaan sering mengambil kebijakan PHK sepihak yang jelas merugikan pekerja," katanya.

Terlebih, bila ketentuan pemberian pesangon justru lebih meleluasakan perusahaan, dengan mengerdilkan hak-hak pekerja.

Selain pasal itu, beberapa ketentuan lain dianggap pula justru kontradiktif dengan semangat pemerintah mewujudkan sumber daya manusia pekerja Indonesia yang unggul.

Warga Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang merupakan lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang tengah mengambil program pascasarjana pada Unisba Bandung ini mengakui, adalah suatu kondisi wajar ketika pemerintah hendak mengambil kebijakan kemudian diiringi kontroversi.

"Ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra," ujarnya.

Meski dianggap wajar, dia menilai seharusnya pemerintah bisa meminimalisasi arus opini yang kontra, dengan membuka ruang dialog secara terbuka.

Dengan begitu, kebijakan yang akan diambil bisa menjadi jalan tengah bagi dua perspektif tersebut.

"Saya sih berharap pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam menggodok RUU Cipta Kerja bisa mendengar dan mengakomodir aspirasi pekerja secara proporsional. Maka, regulasi yang dilahirkan pun bisa adil bagi semua pihak," tegasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar