bank bjb
  
Yamaha

Legislator Nilai Revitalisasi Alun-alun Kejaksan Mengecewakan

  Kamis, 12 Maret 2020   Erika Lia
Legislator Nilai Revitalisasi Alun-alun Kejaksan Mengecewakan
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cirebon, Waris Syahriar menunjukkan dinding bata pada shelter di Alun-alun Kejaksan yang dinilai tak rapi. (ayocirebon/Erika Lia)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Sejumlah pekerjaan pada revitalisasi Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon, dinilai legislator setempat mengecewakan.

Salah satu pekerjaan bahkan diusulkan dibongkar.

Adalah shelter pedagang kaki lima (PKL) yang diusulkan anggota DPRD Kota Cirebon untuk dibongkar. Shelter menjadi salah satu fasilitas yang akan melengkapi wajah baru alun-alun Kota Udang itu.

Terletak di bagian utara Alun-alun Kejaksan, Ketua Komis 2 DPRD Kota Cirebon, Watid Syahriar menilai, hasil pengerjaan pada dinding shelter berupa tumpukan bata merah tak rapi. Bahkan, terkesan asal-asalan.

"Tumpukan bata merahnya tak rapi. Warnanya juga tak sama, secara estetis akan memengaruhi bangunan itu," katanya di sela sidak ke alun-alun, Kamis (12/3/2020).

Dengan alasan tak bisa diperbaiki, pihaknya mengusulkan pembongkaran shelter dan memulai pekerjaan yang lebih baik dari awal.

Selain shelter, Komisi 2 menemukan pula setidaknya 25 titik air tanah di basement parkiran. Watid menyebut kondisi itu rentan memengaruhi konstruksi bangunan.

"Dilihat dari volume airnya, harus diwaspadai karena akan mengganggu konstruksi bangunan dan bisa membuat terjadinya penurunan tanah," tuturnya.

Temuan lain berupa kolam air sedalam kurang dari 1 m yang berada tak jauh dari shelter. Dia mengatakan, sebagaimana desain awal, kolam itu harus berkedalaman 1 m.

Komisi 2 juga menemukan pekerjaan lain yang dianggap kurang baik berupa kondisi jalan keluar dari basement. Fasilitas itu dinilai kurang rapi dibanding jalan masuk.

Pihaknya menemukan selisih pada kualitas konstruksi beton. Jalan masuk dan jalan keluar disinyalir Komisi 2 dikerjakan kelompok berbeda. 

Seolah melengkapi kekurangan yang sudah ada, dia pula menyesalkan ketiadaan pengawas atau mandor kala sidak. Padahal, imbuhnya, pekerjaan revitalisasi tengah berlangsung.

Menanggapi kekurangan yang ditemukan Komisi 2, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon, Syaroni menyatakannya sebagai bagian dari kewenangan DPRD. 

"Itu merupakan kewenangan DPRD untuk memonitoring proses pekerjaan," ungkapnya.

Dia meyakinkan, sejauh ini proses revitalisasi Alun-alun yang berada di persimpangan Jalan Kartini dan Jalan Siliwangi itu masih dalam pengawasan dan pengujian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.


 


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar