Yamaha

Bupati Cirebon Belum Rencanakan Karantina Wilayah

  Senin, 30 Maret 2020   Erika Lia
Bupati Cirebon Imron Rosyadi. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

SUMBER, AYOCIREBON.COM -- Pemkab Cirebon belum berencana memberlakukan karantina wilayah. Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengungkapkan, karantina wilayah bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan pemerintah pusat.

"Sampai saat ini Pemkab Cirebon belum menerapkan karantina wilayah," katanya, Senin seusai menerima arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui video conference di Kantor Bupati Cirebon, Senin (30/3/2020).

Bila pun diterapkan, imbuhnya, hanya keperluan medis dan pangan bebas bergerak.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan karantina parsial (tingkat RT hingga kecamatan). Namun, kebijakan itu tetap harus mempertimbangkan jumlah kasus PDP dan ODP.

Sejauh ini, dia mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang meminta setiap pemerintah desa (pemdes) dan kecamatan membentuk gugus tugas Covid-19.

"Tim ini akan mengawasi warga dari luar Cirebon," cetusnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan pemdes mengalokasikan dana desa untuk pencegahan Covid-19.

Ketiadaan karantina wilayah (lock down) di kabupaten/kota serta izin karantina wilayah secara parsial sendiri, menjadi arahan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil kepada bupati/wali kota se-Jabar saat video conference hari ini.

Selain itu, gubernur meminta setiap kepala daerah memperkuat, merekrut, dan memobilisasi tenaga kerja kesehatan medis dan non medis terlatih, menjalankan sistem deteksi kasus, penelurusan pasien, dan klaster kasus yang terjadi di masyarakat, meningkatkan kemampuan, kecepatan, dan kapasitas pengujian laboratorium dalam melakukan deteksi secara klinis, hingga menyusun dan mengumumkan dengan jelas terkait karantina ODP, PDP, dan penerapan social distancing di tingkat wilayah.

Gubernur juga meminta kepala daerah memfokuskan ulang dan memberdayakan segala sumber daya aparatur maupun keuangan APBD untuk menekan dan mengendalikan penyebaran wabah virus Corona.

Sementara itu, seluruh ASN disampaikan gubernur adalah lawan Covid-19. Gugus tugas Covid 19 di setiap instansi dan kantor yang dimulai dari tingkat wilayah RT/RW harus diaktifkan.

Setiap daerah pun diminta menyusun berbagai rencana penanganan wabah berdasarkan skenario eskalasi untuk mengukur kemampuan kapasitas sistem kesehatan dan kemampuan tindakan pemerintah.

Tak ketinggalan, bupati/wali kota diingatkan mengecek warga miskin baru yang tak terdaftar dalam KPM, khususnya yang terdampak wabah virus Corona.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar