bank bjb
  
Yamaha

Penyaluran DAU Kabupaten Majalengka Ditunda

  Selasa, 05 Mei 2020   Erika Lia
Penyaluran DAU Kabupaten Majalengka Ditunda
Seorang petani bergelut di ladangnya di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

MAJALENGKA, AYOCIREBON.COM -- Kabupaten Majalengka menjadi salah satu daerah yang mengalami penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) Mei 2020.

Pemerintah pusat memutuskan menunda penyaluran DAU bagi daerah berjuluk Kota Angin ini setelah otoritas setempat belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD.

Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020) untuk penanganan dampak Covid-19.

Bupati Majalengka Karna Sobahi tak menampik penundaan DAU. Menurutnya, selain Kabupaten Majalengka, total 383 kabupaten/kota se-Indonesia yang mengalami hal serupa.

"Di Jawa Barat sendiri 20 kabupaten/kota transfer DAU-nya ditunda, termasuk Majalengka," ungkapnya, Selasa (5/5/2020).

Dia menjelaskan, Pemkab Majalengka menjadi salah satu daerah yang belum merasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal, masing-masing 50% dari total APBD Kabupaten Majalengka sekitar Rp1,6 triliun.

Selain itu, alasan penundaan pula sebab Pemkab Majalengka tak mengalokasikan dana penanganan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah pusat sebesar 50% dari APBD.

Karna menyebut, anggaran untuk penanganan Covid-19 telah dialokasikan pihaknya 14%. Menurutnya, anggaran penanganan Covid-19 tak harus sebesar 50% sebagaimana anjuran pemerintah pusat.

"Kalau nanti dipaksakan justru akan menimbulkan tanda tanya besar," ujarnya.

Namun, dia meyakinkan, anggaran penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 di Majalengka sudah tercapai 63% yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jabar, APBD Kabupaten Majalengka, maupun APBDesa.

Dia menjelaskan, Pemkab Majalengka menjadi salah satu daerah yang belum merasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal, masing-masing 50% dari total APBD Kabupaten Majalengka sekitar Rp1,6 triliun. Atau alokasi yang perlu digelontorkan sebesar Rp450 M.

Akibat tak melaksanakan itu, pemerintah pusat menunda penyaluran DAU bagi Majalengka.

Karna menyebut, anggaran untuk penanganan Covid-19 telah dialokasikan pihaknya 14% atau sekitar Rp33 miliar. Menurutnya, anggaran penanganan Covid-19 tak harus sebesar 50% sebagaimana anjuran pemerintah pusat.

"Kalau nanti dipaksakan justru akan menimbulkan tanda tanya besar," ujarnya.

Namun, dia meyakinkan, anggaran penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 di Majalengka sudah tercapai 63% yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jabar, APBD Kabupaten Majalengka, maupun APBDesa.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, Lalan Soeherlan berharap, pemerintah pusat memberi kewenangan penuh kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya masing-masing.

"Pemerintah pusat seharusnya memberi diskresi kepada daerah untuk penyesuaian APBD," tuturnya.

Menurutnya, yang terpenting daerah dapat memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan menutupi kekurangan anggaran akibat menurunnya dana dari pemerintah pusat.

Diketahui, pemerintah pusat akan menyalurkan kembali sebagian DAU yang ditunda pada Mei 2020, kepada pemda yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD sesuai ketentuan.

Penundaan DAU dilakukan terhadap pemda yang belum merevisi dan menyampaikan laporan dimaksud.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar