bank bjb
  
Yamaha

THR, Asa Karyawan dan Dilema Perusahaan

  Rabu, 13 Mei 2020   Erika Lia
THR, Asa Karyawan dan Dilema Perusahaan
ilustrasi (Republika)

KESAMBI, AYOCIREBON.COM -- Kegamangan menimpa Akbar, seorang karyawan swasta di Kota Cirebon. Asanya terbit tenggelam di tengah ketidakpastian keputusan tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Menjelang sepuluh hari terakhir Ramadan kali ini, perusahaan tempatnya bekerja belum memberikan sinyal hijau atas pemberian THR.

"Belum tahu bagaimana keputusan perusahaan, apakah memberi THR atau tidak. Kalaupun memberi, apakah akan bertahap atau tidak," ungkapnya kepada Ayocirebon.com, Rabu (13/5/2020).

Di tengah ketidakpastian, ayah beranak satu ini berharap perusahaannya berkenan memberikan THR. Sekalipun kemudian harus dicicil, baginya itu lebih baik daripada tiada.

Dia memahami, penyakit menular coronavirus (Covid-19) yang pandemik secara global ini tak menguntungkan banyak bagi perusahaannya.

Operasional perusahaan pun dirasakannya tak normal sejak virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 mewabah. Sebagian hari dalam sepekan waktu kerjanya, harus dia lakukan di rumah (work from home), sebagian hari lagi dia habiskan di kantor.

Situasi itu pun sesungguhnya tak praktis diterimanya dengan mudah karena di luar kelaziman. Perubahan itu sempat mencemaskan Akbar akan posisinya sebagai karyawan.

Di tengah keterbatasan operasional sehingga membuat perusahannya tak cukup menguntungkan, bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantuinya.

"Kadang sempat khawatir ada PHK oleh kantor. Yah, paling berdoa saja enggak terjadi," ujarnya.

Sampai detik ini momok itu memang tak terwujud. Namun, kegamangan lain menyusul ketika mendekati Idulfitri.

Sebagai karyawan, dia tetap memimpikan menerima tunjangan istimewa sebagai pelengkap hari raya bersama keluarganya.

Bukan hendak membeli baju baru atau memanjakan diri dengan kemewahan hari kemenangan. Akbar mengaku, bila pun menerima THR, tunjangan itu sebagian akan ditabungnya.

"Karena saya sadar, situasi ini belum kita tahu sampai kapan. Bisa jadi suatu hari nanti memburuk dan perusahaan saya tidak mampu lagi menanggung karyawannya, maka saya harus bersiap menghadapinya," tutur Akbar.

Menurutnya, mungkin akan lain cerita bila dia belum berkeluarga. Saat ini, keluarga menjadi alasan terbesarnya untuk mencari cara bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Secara umum, Akbar menambahkan, meski dilanda kegamangan ihwal THR, dia mengaku tetap bersyukur masih dapat bekerja. Menurutnya, situasinya lebih baik ketimbang mereka yang terpaksa kena PHK perusahaan.

"Mau bagaimanapun soal THR ini nantinya, saya tetap Alhamdulillah karena masih bisa bekerja. Saya kasihan sama teman-teman pekerja lain yang harus kehilangan pekerjaan karena perusahannya enggak bisa bertahan," pungkasnya seraya berdoa pandemi ini segera berakhir.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengaku, belum seluruh perusahaan se-Kota Cirebon melapor teknis pembayaran THR bagi karyawannya.

"Baru satu perusahaan yang melapor teknis pembayaran THR menjadi dua tahap," bebernya kepada Ayocirebon.com.

Sesuai kesepakatan, jelasnya, THR bagi 1.894 karyawan perusahaan itu masing-masing diberikan 50% pada dua pekan sebelum Idulfitri dan 50% sisanya pada Desember 2020.

Dia memastikan, di tengah situasi sulit seperti sekarang, perusahaan tersebut mampu bertahan tanpa keputusan PHK terhadap pekerjanya.

Selain perusahaan itu, setidaknya terdapat satu perusahaan lain yang berkonsultasi dengan Disnaker terkait pemberian THR.

Menurut Agus, tahun lalu kepatuhan seluruh perusahaan dalam pemberian THR terbilang baik.

"Tahun sebelumnya perusahaan patuh melaksanakan THR. Tahun ini baru dua perusahaan yang mengadu (berkonsultasi dengan Disnaker)," cetusnya.

Agus menyebutkan, perusahaan diberi waktu untuk bersepakat ihwal THR setidaknya hingga 14 Mei 2020.

Regulasi ihwal pemberian THR bagi pekerja sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang THR Keagamaan.

Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 5% dari total THR sebagaimana isi Pasal 10 Ayat 1 maupun sanksi administratif sesuai Pasal 11 Ayat 1 peraturan tersebut.

Untuk menjaga pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja, Disnaker membuka ruang pengaduan.

"Kami membuka pelayanan posko THR di Kantor Disnaker dan lewat online," ujarnya.

Berdasarkan data Disnaker pada 2019, tercatat total 1.435 perusahaan se-Kota Cirebon dengan jumlah pekerja 33.504 orang. Dari jumlah perusahaan itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa mendominasi.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar