bank bjb
  
Yamaha

Capai Titik Jenuh, Pendirian Minimarket di Kabupaten Majalengka Bakal Dikaji

  Sabtu, 16 Mei 2020   Erika Lia
Capai Titik Jenuh, Pendirian Minimarket di Kabupaten Majalengka Bakal Dikaji
Bupati Majalengka Karna Sobahi. (Istimewa)
MAJALENGKA, AYOCIREBON.COM -- Dinilai sudah mencapai titik jenuh, Pemkab Majalengka akan mengkaji moratorium pendirian minimarket di desa.
 
Bupati Majalengka Karna Sobahi memastikan, pendapatan warga yang bergelut di bidang usaha mikro kecil menengah anjlok akibat maraknya pendirian minimarket di desa-desa se-Kabupaten Majalengka.
 
"(Minimarket yang marak) dapat mematikan ekonomi masyarakat, yang berujung ke arah kemiskinan dan kesenjangan sosial," ungkapnya.
 
Karna mengaku, telah memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPSP) untuk mengkaji moratorium pendirian minimarket di desa.
 
Menurutnya, jumlah minimarket di Kabupaten Majalengka sudah terlalu jenuh.
 
"Dari laporan yang saya terima, untuk minimarket Alfamart saja ada 144 unit yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Ini sudah terlalu jenuh dan mengancam pendapatan pedagang tradisional," katanya.
 
Dia meminta instansi teknis melakukan pengkajian moratorium pendirian minimarket secara komprehensif dan objektif.
 
Pihaknya lebih berharap gerakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Majalengka akan semakin tumbuh dan mampu memberdayakan masyarakat di bidang UMKM dan pedagang kecil lain.
 
Salah seorang pemilik warung rumahan di Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Asep Wahyu mengungkapkan, telah terjadi penurunan pendapatan sejak pasar modern marak berdiri di wilayahnya tinggal.
 
"Keuntungan jadi minim, enggak terlalu bisa mencukupi kebutuhan keluarga," ungkapnya.
 
Dia pun mengharapkan kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap pedagang kecil. Menurutnya, pedagang kecil seperti dirinya tak sanggup bersaing dengan usaha ritel serupa minimarket yang banyak berdiri di Kabupaten Majalengka.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar