Yamaha

Hidup Penyandang Difabel Rentan Terdampak Covid-19

  Selasa, 09 Juni 2020   Suara.com
ilustrasi penyandang disabilitas. (Ayobandung.com/Mildan Abdalloh)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Tak hanya pekerja harian atau pekerja di sektor informal, dampak ekonomi akibat Covid-19 juga mengancam penyandang disabilitas. Mereka memiliki kebutuhan khusus yang masih kurang diperhatikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi.

Hal itu menjadi temuan dari kajian Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respons Covid-19.

“Difabel menjadi masyarakat yang paling rentan di masa pandemi ini, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan yang inklusif sesuai dengan ragam disabilitasnya,” kata Jonna Aman Damanik dari perwakilan Institut Inklusif Indonesia yang tergabung dalam jaringan pada Selasa (9/6/2020).

Jonna menjelaskan, krisis Virus Corona telah berdampak negatif bagi setidaknya 80,9% responden difabel dari total 1.683 responden di Indonesia.

Fakta tersebut merupakan salah satu temuan dalam kajian cepat yang dilakukan secara daring oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 pada 10-24 April 2020. Kajian cepat itu melibatkan 1.683 responden yang mewakili seluruh ragam disabilitas dari 216 Kota/Kabupaten di 32 provinsi di Indonesia.

Dari total responden, hanya 60,55% memperoleh informasi yang cukup mengenai Covid-19 dan protokol pencegahannya. Hanya sekitar 30% yang memahami dan mendisiplinkan protokol pencegahan. Sementara, 11,6% responden mempunyai komorbiditas atau penyakit penyerta yang mengakibatkan kerentanan terpapar Covid-19.

"Kaji cepat ini juga menemukan dampak ekonomi yang sangat serius, di mana sekitar 86% responden yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan mencapai 50- 80% selama pandemi terjadi," ujarnya.

Menilik penerimaan jaring pengaman sosial, hanya 35,40% responden mendapatkan subsidi listrik; 5,16% memperoleh subsidi PAM/PDAM; 4,53% yang menerima BLT; 11,36% yang menerima BPNT; dan 13,03% untuk penerimaan PKH (program keluarga harapan). Sementara itu, partisipasi penyandang disabilitas pada program ketenagakerjaan padat karya hanya mencapai 1,95%.

Melihat rendahnya penerimaan program jaring pengaman sosial, bisa dipastikan bahwa ekonomi difabel, terutama sektor informal, membutuhkan perhatian serius dalam pemulihannya.

"Terlebih hanya kurang dari 5% responden yang berkegiatan ekonomi mempunyai literasi keuangan yang baik dan memiliki uang untuk dicadangkan," tuturnya.

Kaji cepat ini pun menemukan terputusnya difabel terhadap berbagai layanan publik seperti layanan terapi, berbelanja, berkegiatan sosial. Bahkan hingga di sektor pendidikan, di mana sekolah luar biasa yang tidak mempunyai cukup sarana untuk melakukan pembelajaran daring maupun jarak jauh, meniadakan proses pembelajaran. Selain itu, akses platform pembelajaran online juga menjadi kendala serius yang ditemukan.

Selain mengidentifikasi dampak Covid-19, kaji cepat ini juga memetakan potensi kontribusi difabel dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Ditemukan sekitar 64% responden yang menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam penanganan Covid-19 dengan beragam kapasitas dan potensi yang dimiliki.

"Bahkan, di beberapa daerah, organisasi difabel telah mulai aktif bersama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk turut mengedukasi masyarakat, serta mendukung data untuk penyaluran bantuan sosial," katanya.

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati mengapresiasi kerja-kerja dari organisasi difabel. Menurutnya, dalam situasi pandemi, hasil asesmen ini sangat penting bagi penyandang disabilitas.

"Ini penting untuk memastikan seluruh protokol tatanan normal baru inklusif dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, agar mereka tetap produktif, berdaya dan aman dari Covid-19," katanya.

Kaji cepat ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi dalam berbagai bidang, khususnya terkait informasi dan edukasi. Kemudian dampak ekonomi, dampak pendidikan, dampak sosial, serta mitigasi kebencanaan yang harapannya dapat ditindak-lanjuti oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga desa.

"Perlu dipastikan agar respon Covid-19 dan pemulihannya, termasuk normal baru yang sedang dipersiapkan inklusif bagi difabel," ujar Joni Yulianto, inisiator jaringan.

Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 terbentuk dari kolaborasi berbagai organisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional hingga daerah.

Asesmen ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata jaringan organisasi penyandang disabilitas respon Covid untuk mendialogkan aksi dan kebijakan yang penting dilakukan dalam memastikan difabel tidak tertinggal dalam penanganan dan pemulihan dampak Covid-19.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar