Yamaha

Akses Internet Bisa Hambat Kampanye Daring Pilkada 2020

  Jumat, 17 Juli 2020   Republika.co.id
ilustrasi pilkada. (Ayo Media Network)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Kampanye secara daring dinilai tidak akan berjalan lancar sepenuhnya di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020 karena masalah akses internet yang belum memadai atau merata.

"Sayangnya, jaringan internet di Lampung Timur belum memenuhi ekpektasi semua orang. Bahkan sudah dikeluhkan oleh Anggota DPR RI daerah pemilihan tersebut," ujar Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata dalam diskusi virtual, Kamis (16/7/2020).

Sebagai contoh di Lampung Timur, data sepekan terakhir masuk kategori zona hijau atau tidak terdampak Covid-19. Menurut Dian, karena jaringan internet yang tidak maksimal itu, calon kepala daerah di Lampung Timur bisa saja lebih memaksimalkan metode kampanye yang bertemu konstituen secara langsung meskipun dengan penerapan protokol kesehatan seperti rapat akbar, blusukan, atau deklarasi dukungan.

Namun, persoalan akan muncul ketika jaringan akses internet tak memadai terjadi di daerah yang terdampak Covid-19. Sebab, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang harus menyesuaikan protokol kesehatan juga perlu memperhatikan kondisi kasus Covid-19 di daerah tersebut.

Ia mengatakan, hambatan jaringan internet dapat dilihat dari evaluasi pelaksanaan gerakan klik serentak yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu kemarin. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat, terdapat 541 kecamatan dari total 3.935 kecamatan di 270 daerah terkendala jaringan akses internet dalam kegiatan tersebut.

Di sisi lain, Dian mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020 sebesar 82%. Target ini lebih besar dari target pemilihan sebelumnya yakni 77,5%.

Menurut Dian, hal ini menjadi titik krusial kebijakan pemerintah. Target tingkat partisipasi pemilih sebanyak 82% yang diinginkan pemerintah harus kompatibel dengan kemampuan jaringan internet di seluruh wilayah dalam pelaksanaan kampanye media daring.

Dian mengatakan, pemerintah dapat mengatasi celah tersebut dengan penggunaan media elektronik baik radio maupun televisi di lokal dan nasional yang memiliki jangkauan luas untuk sosialisasi pelaksanaan Pilkada 2020 maupun kampanye calon kepala daerah. Akan tetapi, iklan politik tentu akan terbentur beragam regulasi.

"Di sisi lain, ada Covid-19 yang mengancam, ada benturan regulasi, dan belum maksimalnya jaringan internet. Semacam ada diskresi. Karena kita mengadakan pemilu di saat pandemi," tutur Dian.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta bersedia membuka kran iklan politik di salah satu medium yang mudah dijangkau oleh pemilih atau masyarakat. Misalnya, televisi yang memiliki kekuataan audio dan visual dalam menarasikan pesan yang ingin disampaikan.

Hanya saja, iklan politik disebar merata untuk setiap kandidat kepala daerah agar adil dan setara. Namun, di daerah lain yang memiliki akses internet relatif stabil maka diskresi tersebut tidak dapat diterapkan.

Dian mengatakan, peran pemerintah diuji untuk mewujudkan target tingkat partisipasi pemilih tersebut. Sementara, publikasi penyelenggaraan Pilkada 2020 ditambah dengan sosialisasi penerapan protokol kesehatan harus maksimal.

Sebab, pilkada tahun ini digelar dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan secara langsung. Sedangkan, pemanfaatan teknologi belum dapat dimaksimalkan karena terhambat akses jaringan internet.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar