Yamaha

Pahitnya Jadi Masyarakat Adat di Kuningan, Hidup Masih Serasa Dijajah

  Rabu, 29 Juli 2020   Erika Lia
Girang Pangaping Adat Komunitas Akur Sunda Wiwitan, Okki Satrio Djati (kedua dari kiri), Djuwita Djatikusumah Putri (kedua dari kanan), dan Pangeran Gumirat Barna Alam (paling kanan) saat konpers di Cirebon. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

KUNINGAN, AYOCIREBON.COM -- Disorientasi melanda Okki Satrio Djati, Girang Pangaping Adat atau pendamping komunitas Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Di tengah kisruh pembangunan bakal makam sesepuhnya, pria itu merasa tak mengenali pijakannya.

Tekanan demi tekanan dari berbagai otoritas di Kabupaten Kuningan telah melimbungkannya. Di negara yang sedianya dia kenal memiliki konstitusi untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, nyatanya konsep itu utopis belaka.

"Kami enggak tahu kami hidup di mana, di negara apa," ungkapnya dalam sebuah konferensi pers virtual bersama sejumlah media massa, kelompok masyarakat pendukung Akur Sunda Wiwitan, hingga Komnas HAM, Selasa (28/7/2020) sore.

Kebingungan Okki puncaknya dipicu hambatan yang mereka temui saat mengurus sertifikat tanah di Curug Go'ong, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Pada tanah seluas 1 bahu atau sekitar 8.500 m2 itulah, masyarakat adat berencana membangun bakal makam bagi sesepuh mereka, Pangeran Djatikusumah dan sang istri, Ratu Emalia Wigarningsih.

Sepanjang prosesnya, tak hanya penolakan yang diterima, pihaknya pun merasa dipermainkan. Situasi semacam ini bukan hal asing karena kerap mereka terima dari para birokrat di Kabupaten Kuningan.

"Untuk membuat surat pengukuran tanah di BPN saja, selama 3-4 minggu kami merasa diping-pong. Tidak cuma ini (sertifikasi lahan Curug Go'ong), dulu pengurusan surat untuk tanah komunal di Leuweung Leutik juga, kami malah tidak digubris dengan alasan semua wilayah adat kami bersengketa," bebernya.

Di balik kisruh bakal makam Sunda Wiwitan, dia tak bisa menebak subjek yang tengah dihadapi masyarakat adat. Secara sistematis, katanya, di tengah dukungan yang membanjir terhadap isu diskriminasi yang mereka hadapi, otoritas setempat justru menguatkan tekanannya.

Dia bahkan mengamati adanya sinyal seolah mereka sedang disiapkan sebagai objek untuk disalahkan, manakala muncul gesekan horizontal di Kuningan.

"Kami akan dibawa sebagai pengganggu. Kami enggak ngerti sedang berhadapan dengan siapa," cetusnya.

Upaya-upaya mediasi yang sempat dilakukan pemerintah daerah (pemda) untuk mempersempit jurang dengan masyarakat adat, terkesan basi. Seperti yang sudah-sudah, ketika kisruh mulai meluntur, yang tidak berarti masalahnya telah selesai, masyarakat adat akan kembali menerima perlakuan diskriminasi.

"Pola-pola mediasi ketika dukungan kepada kami datang ini seperti kosmetik saja, cuma buat laporan ke pemerintah pusat bahwa pemda sudah menyelesaikan masalah. Tapi, besok-besok ya gitu lagi (perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat adat)," sesalnya.

Karena itu, mereka mengharapkan presiden dan menteri dalam negeri berperan. Pemerintah pusat diminta menjemput bola untuk memastikan kebutuhan masyarakat adat.

Tak hanya disorientasi, kondisi yang dihadapi masyarakat adat juga rupanya berdampak psikis. Girang Pangaping Adat Akur Sunda Wiwitan lainnya, Djuwita Djatikusumah Putri menyebut, selama 75 tahun kemerdekaan RI, masyarakat adat masih merasakan penjajahan.

"Ada ungkapan rasa syukur Pemda ketika penyegelan bakal makam berlangsung tanpa chaos. Tapi sebetulnya psikis kami terganggu, selama 75 tahun masih ada penjajahan secara psikis terhadap masyarakat Indonesia seperti kami yang ingin menjaga martabat leluhur," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Goresan luka yang belum hilang seolah terus ditambahi sayatan yang memperparah rasa sakitnya. Pemerintah bahkan terkesan membiarkan situasi tersebut menimpa masyarakat adat.

Menurutnya, terlihat pola-pola yang sistematis dan masif kepada masyarakat adat selama ini. Hal itu setidaknya nampak pada pengurusan sertifikat tanah Curug Go'ong dari akta jual beli yang dimiliki Pangeran Djatikusumah.

Dia memastikan, tanah itu bukanlah tanah sengketa. Walau tak sepakat dengan syarat administratif yang mengharuskan pihaknya memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki sang ayah, pihaknya mencoba menempuh prosedur yang berlaku.

"Kami sebenarnya enggak sepakat bangun bakal makam butuh IMB, tapi enggak ada salahnya kami urus (sertifikat untuk syarat IMB). Tapi, setelah melibatkan BPN, mereka malah mengulur-ulur waktu," keluhnya.

AYO BACA : Bupati Kuningan Dinilai Langgar Hak Dasar Warga Negara, Petisi Buka Segel Makam Muncul di Jagat Maya

Kisruh Curug Go'ong sendiri disampaikannya sebagai yang terburuk dalam sejarah. Namun, dukungan dari berbagai pihak terhadap mereka dinilainya sebagai situasi yang lebih baik dibanding dulu.

"Kondisi sekarang sejarah terburuk, tapi situasi sekarang dengan adanya dukungan-dukungan terhadap kami, lebih baik dibanding dulu," ujarnya.

Dalam konferensi pers itu sendiri, selain masyarakat adat dan sejumlah media massa, turut hadir Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, serta sebagian orang dari Koalisi Dukung Akur, di antaranya Harmoni Mitra Madania (HMM), Achmad Nurcholish, Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Nia Sjarifudin, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Johannes Hariyanto, Fahmina Cirebon, Marzuki Wahid, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Frangky Tampubolon, dan lainnya.

Koalisi Dukung Akur sendiri telah bersepakat untuk menghentikan praktik-praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas, khususnya masyarakat Akur Sunda Wiwitan.

Negara harus bertanggungjawab mewujudkan hak-hak asasi manusia sesuai konstitusi negara ini. Konsep Bhineka Tunggal Ika harus direalisasikan senyatanya.

Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Nia Sjarifudin salah satunya, mengemukakan, kekisruhan pembangunan bakal makam sesepuh masyarakat Akur Sunda Wiwitan harus diselesaikan pada basis konstitusi untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tidak boleh ada diskiminasi, tidak boleh ada konflik horizontal karena akan jadi preseden buruk," tegasnya.

Sementara, Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyayangkan masih ada masyarakat Indonesia yang tersisih di masa kemerdekaan seperti sekarang.

Dia pun menyesalkan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menekan upaya persekusi oknum tertentu, yang disebutnya sebagai pihak ke-3, terhadap kelompok minoritas.

"Pemerintah punya tugas melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Kalau ada pihak ke-3 yang menganggu, pemerintah seharusnya mencegah dan menekan upaya persekusi dari pihak ke-3 terhadap kelompok minoritas," ungkapnya.

Perlakuan pemda terhadap masyarakat Akur Sunda Wiwitan dipandangnya sebagai genosida budaya. Pemerintah harus serius memulihkan affirmative action (aksi afirmatif).

Pemerintah, imbuhnya, selayaknya melakukan aksi jemput bola atas kebutuhan masyarakat Akur Sunda Wiwitan sebagai bukti kehadiran negara terhadap pemenuhan hak warganya, bukan berdalih administratif dan bersikap pasif seperti yang dilakukan Pemkab Kuningan.

"Ini ada hak terhambat karena urusan administrasi. Seluruh elemen bangsa harus mendorong pemenuhan hak Sunda Wiwitan," tegasnya.

Kisruh Curug Go'ong mencuatkan pula sentimen agama. Dukungan sekelompok orang terhadap penyegelan bakal makam sesepuh masyarakat Akur Sunda Wiwitan mengundang pandangan Kyai Marzuki Wahid dari Fahmina Cirebon.

Menurutnya, dalam perspektif Islam, tiada tindak pemaksaan dalam beragam oleh muslim. Dia menyontohkan, Rasulullah sendiri tidak memaksakan ajaran Islam.

"Untukku agamaku dan untukmu agamamu," katanya membacakan sepenggal ayat Al Qur'an Surat Al Kaafiruun yang menurutnya menandai ketiadapaksaan dalam Islam terhadap umat lain.

Pemaksaan justru bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Masyarakat Akur Sunda Wiwitan memiliki hak sama yang setara dengan warga negara lainnya.

"Kita (umat Islam) tidak boleh mengusik dan merusak karena itu hak mereka (masyarakat Akur Sunda Wiwitan)," cetusnya.

Umat muslim bahkan diserunya menghormati dan mendukung masyarakat adat dalam kerangka keadilan dan kemanusiaan.

AYO BACA : Kisruh di Curug Go'ong, Komnas HAM Peringati Pemkab Kuningan


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar