Yamaha

Pemkot Cirebon Butuh Rp36 Miliar untuk Pemilu, Mulai 'Nabung' Tahun Depan

  Senin, 10 Agustus 2020   Erika Lia
Ilustrasi pelaksanaan pemilu 2019. (ayocirebon)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Pemkot Cirebon memperkirakan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pemilu kelak sebesar Rp36 miliar. Usaha 'menabung' direncanakan mulai tahun depan.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengungkapkan, mulai 2021 anggaran untuk pemilu di Kota Cirebon mulai dialokasikan sekitar Rp10 miliar. Tabungan untuk ini kembali dialokasikan tahun berikutnya.

"Pada APBD tahun depan (2021) mulai alokasi Rp10 miliar, sisanya sekitar Rp26 miliar pada 2022," katanya.

Dia meyakinkan, anggaran untuk kebutuhan pilkada itu sebagaimana hasil koordinasi yang telah dilakukan Pemkot bersama pihak terkait lain.

Hanya, skema pengalokasian anggaran tersebut dengan catatan bila Pilkada Kota Cirebon dilaksanakan 2023. Tahun itu, bertepatan dengan habisnya masa jabatan Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis dan Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati.

Bila demikian, pemilu di Kota Cirebon akan mendahului pemilu nasional yang berlangsung serentak pada 2024. 

Selain pemilihan wali kota-wakil wali kota Cirebon, pada tahun tersebut dimungkinkan pula digelar pemilu lain, yang disebutnya pemilu lokal, masing-masing pemilu gubernur Jawa Barat, pemilu legislatif Provinsi Jabar, dan pemilu legislatif Kota Cirebon.

"Ada kemungkinan bagi daerah dengan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2023, dilaksanakan pada tahun itu (2023)," ujarnya.

Namun, bila pun Pilkada Kota Cirebon harus berlangsung pada 2024, anggaran untuk penyelenggaraannya akan 'ditabung' hingga 2023. Untuk ini, pihaknya masih menanti ketentuan dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, imbuhnya, anggaran yang disiapkan untuk pemilu tak mencakup kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara.

"Tidak termasuk biaya untuk APD karena diasumsikan saat pemilu, pandemi Covid-19 sudah berlalu," terangnya.
Pengalokasian untuk pemilu sendiri tak ditampiknya akan memengaruhi belanja daerah, terutama pada APBD Tahun Anggaran 2022. Pada tahun itu, tabungan untuk pemilu terhitung lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

"(Tabungan) anggaran pada 2022 besar, pasti akan mengganggu program lain pada tahun itu," akunya.
 


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar