Yamaha

LIPUTAN KHUSUS: Menggali Toleransi di Bong Cirebon

  Selasa, 11 Agustus 2020   Erika Lia
Plang berisi larangan pendirian bangunan di atas lahan bong Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

*Terselenggara berkat program beasiswa dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

 HARJAMUKTI, AYOCIREBON.COM -- “Saya ingin dikuburkan di samping makam ayah saya di Cirebon, ini tanah kelahiran saya. Kalau sampai ada yang merusak kuburan saya nanti, ya biar saja, dosanya dia yang nanggung,” ungkap Tan Diono Watmaja atau Tan Un Hwat (64), warga Tionghoa di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Tekad itu disampaikannya kepada Ayocirebon.com ketika disinggung rencana masa depannya kelak. Kala itu, dia sedang membicarakan kondisi Ku Tiong maupun Sin Tiong, 2 area bong--pekuburan Cina--di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Terletak di area terbuka—belum ada pengukuran resmi, namun luas Ku Tiong berkisar 23-26 ha dan Sin Tiong berkisar 14 ha berdasarkan arsip Eigendom Verponding yang diperoleh Ayocirebon.com dari komunitas warga Tionghoa Cirebon—nisan-nisan yang berbentuk menyerupai kursi singgasana berdiri di atasnya. Nama serta tanggal tercetak pada setiap batu nisan.

Pada sebagian makam, terdapat jarak cukup lebar dengan makam lainnya. Sementara, sebagian makam lain justru berdekatan.

Ku Tiong di Kelurahan Harjamukti dan Sin Tiong di Kelurahan Kalijaga hanya dipisahkahkan sebuah jalan raya penghubung Cirebon dengan Kabupaten Kuningan. Keduanya merupakan area bong yang selama sekitar 30 tahun terakhir diwarnai isu pengrusakan dan pembongkaran isi makam.

Beberapa makam kosong tanpa jenazah, hanya menyisakan batu nisan. Tanah yang berlubang menjadi salah satu indikasi nyata.

Di beberapa titik, tak sedikit makam yang rusak, entah batu nisannya yang pecah atau terhalang alang-alang. Beberapa makam bahkan lenyap, berganti tanah urugan hingga pemukiman, entah rumah, kos-kosan, hingga tempat usaha.

bongkar-bongkar2
Bong yang rusak, yang di dalamnya tanpa lagi berisi jenazah. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Kondisi itu telah memunculkan perasaan kurang menyenangkan dan kecemasan bagi warga Tionghoa. Sebagian di antara mereka pun memindahkan jenazah ke lokasi lain atau mengkremasinya.

Sebagian warga lain memilih menghindari kedua bong itu sebagai tempat peristirahatan akhirnya maupun keluarga masing-masing, baik di dalam Kota Cirebon maupun luar daerah. Maka, sikap yang diambil Tan Un Hwat tidaklah tergolong lazim.

“Dalam tradisi kami (Tionghoa), pantang membongkar makam atau memindahkan jenazah karena berarti kesialan. Boro-boro memindahkan (jenazah), nisan pecah saja harus diperbaiki,” tuturnya mengomentari kerusakan makam di bong itu.

Perbaikan nisan pun tak boleh dilakukan sembarangan. Ceng Beng atau ritual ziarah tahunan menjadi waktu khusus bagi warga Tionghoa untuk melakukan segala perbaikan maupun perubahan pada makam leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia.

Kesakralan semacam inilah yang membuatnya prihatin dan menyebut fenomena pembongkaran makam di Ku Tiong dan Sin Tiong sebagai peristiwa menyedihkan. Dia mengingatkan, yang terkubur di dalam tanah bukanlah hewan, melainkan manusia dengan kisah hidup yang dikenang berharga keluarganya.

Warga Tionghoa pun menilai, aksi pembongkaran bong ilegal. Meski kini berstatus tanah negara, mereka meyakini, area bong merupakan warisan leluhur yang layak dijaga.

 

bong-tanah-urugan1
Tanah urugan di sekitar bong Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Ku Tiong dan Sin Tiong telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik pemakaman, sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031. Karenanya, bangunan yang ada di kawasan itu pun dianggap liar.

Sebelum beralih sebagai tanah negara, Ku Tiong dan Sin Tiong dikelola komunitas warga Tionghoa yang tergabung dalam Yayasan Bakti Cirebon. Kepengurusan yayasan nirlaba ini sempat vakum dan berujung pada peralihan status tanah bong, hingga menimbulkan problem seperti sekarang.

Praktik pembongkaran makam juga disinyalir diikuti aksi premanisme. Komunitas warga yang belakangan menempati area bong dituding kerap meresahkan aktivitas warga Tionghoa kala berziarah, khususnya saat Ceng Beng pada setiap 5 April.

“Ada situasi yang enggak nyaman saat Ceng Beng-an karena suka banyak orang yang minta-minta uang. Alasannya untuk rokok,” kata Tan Un Hwat yang juga pengurus Yayasan Bakti Cirebon ini.

Dia menjadi salah satu keluarga yang beruntung karena makam-makam keluarganya masih berdiri. Berbanding terbalik dengan sebagian makam keluarga lain yang tak lagi utuh.

Dulu, imbuhnya, bong dijaga sejumlah penjaga (kuncen) yang dipekerjakan pihak yayasan. Namun belakangan diketahui, sejumlah kuncen diduga telah menyalahgunakan kepercayaan dengan menjual lahan dan mendirikan pemukiman di atas makam.

Kejadian itu sempat dilaporkan kepada kepolisian. Oknum penjual lahan pun dibawa ke meja hijau dan menerima hukuman penjara akibat perbuatannya.

Kini, keluarga-keluarga Tionghoa mempekerjakan masing-masing penjaga makam. Tak hanya menjaga, mereka pula punya tugas membersihkannya.

Meski begitu, aksi premanisme tidaklah praktis hilang. Akibatnya, kekhawatiran tetap menggayut di hati warga Tionghoa.

"Sampai sekarang memang masih ada saja yang dikubur di sana. Tapi, lebih banyak orang yang memilih dikremasi daripada suatu hari makamnya dibongkar," tuturnya.

Menurutnya, pembongkaran bangunan di atas makam bisa saja dilakukan bila dilaporkan pihaknya kepada aparat berwenang, namun mereka tetap mengupayakan untuk menghindari konflik horizontal.

Sejak sekitar 8 tahun lalu, Yayasan Bakti Cirebon sendiri sudah mengajukan surat permohonan untuk penerbitan sertifkat atas tanah di kedua lokasi bong. Selain pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan wali kota Cirebon, pihaknya pula merencanakan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo, kementerian terkait, DPR, gubernur Jawa Barat, dan lainnya.

Langkah itu mereka lakukan sebagai usaha memperkuat posisi yayasan dalam pengelolaan pemakaman di mata hukum. Pihaknya menghendaki, area yang dulu digunakan sebagai pemakaman tetap berfungsi seperti itu, terlepas dari persoalan kepemilikan lahan.

"Asalnya makam, ya tetap harus makam, enggak peduli tanah siapa. Apalagi ketika ini berfungsi sebagai RTH, kan manfaatnya buat banyak orang," cetusnya.

Tan Un Hwat menyesalkan apa yang terjadi di Ku Tiong dan Sin Tiong. Baginya, kejadian tersebut serupa bukti yang menegaskan hak kaum minoritas masih terpinggirkan.

"Sebagai minoritas, kami selalu jadi korban pilih kasih. Pemakaman lain yang dikelola yayasan di Kota Cirebon kan sebenarnya banyak, tapi mereka aman-aman saja dari aksi pengrusakan, tidak seperti pemakaman Cina," sesalnya.

Pilihan-pilihan

bong-indrawati-giok
Indrawati atau Gouw Yang Giok. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Berkebalikan dengan Tan Un Hwat, Gouw Yang Giok atau Indrawati (76), menjadi salah satu warga Tionghoa Cirebon yang memutuskan mengalihkan pemakaman leluhurnya ke kota lain. Pilihannya jatuh pada San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes di Karawang, Jawa Barat.

Di sana, kini terkubur jenazah orang tua, nenek, serta nenek buyutnya. Keempat leluhurnya itu sebelumnya dimakamkan di Ku Tiong.

"Pada 29 Maret 2009 saya pindahkan jenazah mereka ke San Diego karena di Ku Tiong sudah banyak makam yang dibongkar. Saya takut suatu waktu nanti malam leluhur-leluhur saya juga dibongkar," ungkapnya.

Ketika itu, lanjutnya, pengrusakan makam semakin menjadi, bahkan telah berlangsung praktik jual beli lahan bong. Karenanya, selain memindahkan leluhur, pemilihan makam di luar kota pun dilakukan sang kakak.

Indrawati sendiri kini tak berkeinginan dimakamkan di mana pun. Selain selimut kecemasan makamnya kelak akan dibongkar, dalam benaknya, keturunannya kelak pun belum tentu dapat menyambangi makamnya.

Kremasi dia pilih sebagai jalan akhirnya nanti. Jalan ini pun sudah ditempuh sang suami saat kepergiannya pada 1996, di mana ketika itu aksi pembongkaran makam sudah berlangsung.

"Suami saya dulu sebetulnya enggak mau dikremasi. Tapi kami berpikir di masa depan anak-anak belum tentu menziarahi makam kita, daripada jadi semak belukar lalu dibongkar, ditambah lagi adat kami membolehkan kremasi, jadi ya sudah jenazahnya diabukan (kremasi) saja," katanya.

Setelah dikremasi, abu jenazah biasanya dilarungkan ke laut. Kebiasaan itu memungkinkan anak-anaknya kelak dapat mendoakan orang tuanya di mana saja.

Indrawati merasa, cara itu lebih menenangkan diri dan keluarganya. Dia pun di sisi lain mengharapkan simpati dan empati dari warga atas situasi yang mereka hadapi.

"Barangkali bisa berpikir bagaimana rasanya kalau makam orang tua kita dibongkar. Pastinya tidak suka," ujarnya.

Selain sebagai RTH, Indrawati pun menilai pantas bila Ku Tiong dan Sin Tiong dijadikan destinasi wisata budaya, dalam hal ini religi. Keberadaannya yang telah difungsikan sebagai pekuburan warga Tionghoa sejak sekitar 1883 dengan 'restu' pemerintahan Belanda kala itu, menjadi alasan besarnya.

Rasa memiliki area bong di kalangan warga Tionghoa tak lepas dari sejarah pengelolaan Ku Tiong dan Sin Tiong dahulu. Mayor Tan Tjin Kie yang pernah hidup pada masa kolonialisme Belanda sekitar akhir tahun 1800, menjadi salah satu nama penting yang mencuat dalam histori bong ini.

Tokoh masyarakat Tionghoa Cirebon, Hadi Susanto Halim menyebutkan, areal bong di Kota Cirebon merupakan tanah wakaf dari Mayor Tan Tjin Kie. Dia menjabat sebagai Kapitan Cina Cirebon atau kepala golongan penduduk Cina pada zaman Pemerintahan Belanda.

"Untuk kepemilikan tanah ini, dulu Mayor Tan Tjin Kie sudah membayar ganti rugi tanah dan diketahui Pemerintah Belanda," tuturnya.

Berdasarkan besluit (keputusan) Pemerintah Belanda saat itu, Mayor Tan Tjin Kie pun mengantongi Eigendom Verponding atau produk hukum pertanahan pada masa kolonial Belanda yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah.

 

bong-peta-hadi1
Hadi Susanto Halim menunjukkan gambar peta Ku Tiong dan Sin Tiong dalam kumpulan dokumen yang mereka miliki. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Dari data yang diarsipkan Hadi, Mayor Tan Tjin Kie setidaknya memiliki 2 eigendom verponding sebagai legalitas kepemilikan tanah di 2 lokasi, yakni Ku Tiong dan Sin Tiong.

Ketika itu, Ku Tiong menjadi lahan yang lebih dulu dipakai ketimbang Sin Tiong. Sin Tiong sendiri berarti pekuburan baru yang pemanfaatannya berlaku kemudian.

Kepemilikan Ku Tiong oleh Mayor Tan Tjin Kie didasarkan pada Eigendom Verponding Nomor 1371/28 tanggal 23 Februari 1883 dengan luas 35 bahu/bau (ukuran bahu/bau sendiri berbeda sebagaimana dilansir wikipedia.org. Meski bervariasi, kebanyakan 1 bahu sama dengan 0,70-0,74 ha atau 7.000-7.400 m2, bahkan ada yang menyamakannya dengan 0,8 ha).

Sementara, kepemilikan Sin Tiong didasarkan pada Eigendom Verponding Nomor 19 Tanggal 21 September 1896, seluas 23 bahu 314 bata (1 bata setara dengan 14 m2).

Dalam perjalanannya, sebuah perhimpunan bernama Hok Sioe Hwee didirikan pada 1 Januari 1895. Pada 25 Januari 1895, Mayor Tan Tjin Kie selanjutnya diketahui mewariskan Ku Tiong dan Sin Tiong kepada Ketua Perhimpunan Hok Sioe Hwee, The Han Tong yang berpangkat Luitenant, salah satu dari 3 pangkat pada institusi Kapitan Cina di Hindia Belanda, yang kedudukannya di bawah Majoor (Mayor) dan Kapitein.

"Lalu ada perkumpulan warga Tionghoa, Kian Gie Hwee Koan, sebagai komunitas pertama di Cirebon yang mengelola kegiatan-kegiatan warga Tionghoa, seperti pekuburan, rapat, pernikahan, dan lainnya," tambah Hadi yang juga dikenal sebagai Ketua Yayasan Rumah Duka Talang Cirebon Sejahtera.

Belakangan, perhimpunan Hok Sioe Hwee dan Kian Gie Hwee Koan kemudian bergabung menjadi Perhimpunan Masyarakat Cirebon.

Di luar itu, ada pula Perkumpulan Kematian (Permat) yang selanjutnya berganti nama menjadi Badan Amal Kematian (Bakti) Cirebon.

Perkumpulan warga Tionghoa ketika itu diketahui tak sedikit. Keberadaan sejumlah perhimpunan kala itu diakuinya sebagai masa ketidakkompakan warga Tionghoa Cirebon.

Bakti Cirebon sendiri kemudian beralih nama kembali menjadi Yayasan Bakti Cirebon. Singkat cerita, pengelolaan Ku Tiong dan Sin Tiong yang sempat berganti-ganti pihak, akhirnya dipegang Yayasan Bakti Cirebon.

"Meski ada kepengurusan, yayasan ini vakum," cetusnya.

Pada masa inilah, lanjutnya, pintu pembongkaran makam di Ku Tiong dan Sin Tiong terbuka. Sebelum menjadi tanah negara yang kemudian ditetapkan sebagai RTH publik pemakaman sesuai Perda Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Hadi memandang, kepengurusan yayasan khilaf hingga abai terhadap legalitas kepemilikan Ku Tiong dan Sin Tiong.

Pihak yayasan ketika itu tak memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan kedua bong. Baginya, kondisi itu menunjukkan kepengurusan yayasan masih kurang solid.

"Saya tahu kalau HGB habis dan tak diperpanjang karena pihak yayasan terkendala dana untuk mengurusnya. Akhirnya (bong) jadi tanah negara," katanya.

Awal 2020, Hadi menerima keluhan dari beberapa ahli waris yang makam-makam leluhurnya telah dibongkar dan berganti bangunan tinggal. Inilah yang memicunya menelusuri hak pemanfaatan bong oleh yayasan maupun pemerintah.

bong-pernyataan-keraton2
Tanda kepemilikan tanah keraton terpasang di salah satu rumah warga di area Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Di pekuburan, Hadi mendapati warga yang membangun pemukiman berlindung di balik alasan area tersebut merupakan tanah wewengkon Keraton Kasepuhan Cirebon. Dengan begitu, warga Tionghoa tak memiliki hak mengklaimnya sebagai lahan bong.

"Tanah dari keraton ada, tapi dasar hukumnya tetap enggak ada. Tanpa IMB ya tetap saja bangunan liar," ucapnya.

Selain alasan tanah wewengkon keraton, pembongkaran makam juga diklaim berdasarkan izin ahli waris. Namun Hadi menduga, ketakutan meliputi ahli waris hingga memberikan izin pembongkaran makam leluhur.

Dia mengingatkan, dalam budaya Tionghoa, pembongkaran makam dan pemindahan jenazah sejatinya pantang dilakukan. Karena itu, dia pula mencium aksi premanisme di balik peristiwa tersebut.

"Ada jenazah yang hilang, selain juga yang dipindahkan. Saat Ceng Beng, masih ada kok warga Tionghoa yang mencari-cari makam orang tuanya," cetusnya.

Hadi berupaya melakukan pendampingan bagi warga yang makam leluhurnya telah dibongkar maupun yang telah berubah wujud.

Menanti Solusi

Sampai sekarang, berbagai upaya sudah dilakukan. Terakhir kali, pada 6 Februari 2020, warga Tionghoa dari berbagai kalangan sempat melakukan pertemuan dengar pendapat dengan Pemkot Cirebon dan DPRD Kota Cirebon di Gedung DPRD setempat.

Hasil pertemuan itu menyepakati pembentukan tim yang menangani problematika tersebut. Hal terakhir yang dilakukan Pemkot Cirebon kala itu memasang plang tanda peringatan.

Isi plang tersebut menegaskan peruntukan Ku Tiong dan Sin Tiong sesuai perda yang berlaku, disertai sanksinya. Pelanggaran Rencana Tata Ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dipidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

 

bong-pendirian-plang-perda1
Plang berisi larangan pendirian bangunan di atas lahan bong Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Namun, bangunan liar masih tetap berdiri di sana. Pihaknya mensinyalir adanya pembiaran oleh pemerintah daerah dalam kekisruhan ini.

"Peraturannya kan sudah jelas, itu tanah negara untuk RTH pemakaman, kok pemerintah masih membiarkan (bangunan berdiri)? Kalau kita yang bongkar, kan kita enggak punya wewenang," paparnya.

Sinyalemen pembiaran oleh pemerintah, sambungnya, dapat semakin menyuburkan praktik intoleransi di sana. Diskriminasi pun tak pelak harus mereka rasakan kembali mulai mengancam.

bong-bangunan-kos
Fondasi bangunan di atas bong Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Dia memastikan, warga Tionghoa bersikeras mengembalikan fungsi lahan itu sebagai bong bukan karena hendak memilikinya. Pihaknya menghendaki penghormatan dan penghargaan dari warga lain atas tempat persemayaman akhir leluhur-leluhur mereka.

Fungsi bong sebagai RTH dan lokasi wisata religi, bagi mereka, juga akan jauh lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dengan begitu, Kota Cirebon pun akan memiliki daerah resapan air yang selama ini menjadi salah satu isu lingkungan krusial di kota ini.

Untuk mencapai itu, pihaknya berharap Pemkot Cirebon segera mengajukan Ku Tiong dan Sin Tiong sebagai aset Pemda ke pemerintah pusat.

"Kami siap bantu kok, bahkan kalau harus menghijaukan lahan di sana," tegasnya.

Merasa Berhak

Dituding telah menyerobot lahan bong, sejumlah warga yang menempati lahan Ku Tiong dan Sin Tiong mengelaknya. Bagi mereka, tanah itu merupakan tanah mereka sejak sebelum Belanda menjajah Indonesia.

Mereka lebih mengakui tanah itu sebagai wewengkon Keraton Kasepuhan Cirebon. Maka, ketika restu diberikan pihak keraton, tinggallah mereka di atas lahan bong.

Suparman, kuncen yang pernah dilaporkan dan akhirnya harus menjalani vonis 4 bulan penjara setelah didakwa menyerobot lahan bong mengaku, Ku Tiong di Kampung Wanacala, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, itu bukanlah tanah pekuburan khusus warga Tionghoa.

"Sejak buyut saya menjaga makam di sini, tanah ini adalah makam campur, bukan cuma warga Tionghoa. Tanah bong yang dibeli Mayor Tan Tjin Kie itu di daerah Dukuhsemar dan Kalijaga (masih dalam area Kecamatan Harjamukti)," ungkapnya.

Suparman yang merupakan generasi kelima kuncen Ku Tiong dan Sin Tiong itu menyebut, pemanfaatan tanah sebagai makam warga Tionghoa atas seizin Pangeran Suryanegara dari Kesultanan Cirebon pada masa pemerintahan Belanda.

bong-Penggung-warga-bong
Warga menunjukkan surat pernyataan pemindahan jenazah dari ahli waris di Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Warga yang tinggal di sana meyakini, ketika Mayor Tan Tjin Kie membeli tanah tersebut dari pemerintah Belanda, sejatinya mereka tetap tak berhak karena Belanda merupakan penjajah.

"Tanah ini milik Indonesia. Mereka (warga Tionghoa) beli dari Belanda, sementara Belanda enggak punya hak karena penjajah," tuturnya.

Dia meyakinkan, tak ada pengrusakan makam maupun penyerobotan lahan di sana. Segala aktivitas mereka, termasuk kala mendirikan bangunan, telah seizin ahli waris secara tertulis.

Pendirian bangunan, imbuhnya, dilakukan setelah ahli waris memindahkan jenazah atau mengkremasinya. Dengan alasan itu pulalah, Suparman menyebut, selama sekitar 5 tahun terakhir Ceng Beng lebih sepi dibanding dulu.

"Banyak yang dipindahkan atau dikremasi, Ceng Beng jadi sepi di sini, paling sekitar 40% saja. Biasanya, mulai dari cucu sudah enggak mau ziarah," ujarnya.

Suparman pun mengaku sudah kerapkali mengalami kehilangan pendapatan akibat ketiadaan peziarah saat Ceng Beng, meski dirinya telah membersihkan makam sebelum peziarah datang.

Dia tak menampik, warga yang tinggal di sana kerap meminta izinnya sebelum mendirikan bangunan. Dengan alasan kebanyakan dari mereka merupakan warga tak mampu, Suparman pun membantu pengurusannya, salah satunya izin kepada ahli waris hingga pemberitahuan kepada RT/RW maupun lurah setempat.

"Daripada tinggal di kolong jembatan, kan kita warga Negara Indonesia," cetusnya.

Saat ini, sedikitnya 60 kepala keluarga tinggal di Ku Tiong dan telah membentuk 1 RT. Sementara, di Sin Tiong telah terbentuk 2 RT.

Sebagian kecil di antara mereka diakuinya belum memiliki KTP dan hanya mengantongi izin domisili, menyusul kisruh yang terjadi.

Menurutnya, keinginan warga tinggal di sana lebih pada tuntutan kesejahteraan. Sebagian di antara mereka berasal dari kawasan sekitar.

Salah satu penduduk, Komar mengatakan, sejak kecil tinggal di area sekitar. Dia pun menghendaki dirinya bersama keluarganya diperkenankan tinggal di sana.

"Kami siap bayar pajak kok," celetuknya.

bong-suparman1
Suparman, yang masih bertindak sebagai penjaga Ku Tiong dan Sin Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Suparman, Komar, dan warga di sana pun mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam persoalan bong. Bagi mereka, tak cukup memasang plang ihwal larangan karena kebutuhan mereka tetap berupa tanah tempat tinggal.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis sendiri meyakinkan pendirian bangunan di atas lahan bong tak diizinkan, mengingat fungsinya kini sebagai RTH.

"Ditetapkan sebagai RTH maksudnya untuk melindungi lahan tersebut," katanya.

Dia pun sepakat menjadikan area itu sebagai kawasan wisata religi. Terlebih, sampai kini pemakaman itu masih kerap didatangi warga Tionghoa yang ziarah, terutama saat Ceng Beng.

Azis bahkan menjanjikan penataan untuk mempercantik area bong agar menarik sebagai destinasi wisata. Sayangnya, sampai kini belum tampak realisasi janji itu.

Masyarakat Tionghoa Cirebon masih diliputi kekhwatiran. Sementara, jumlah warga yang tinggal di area bong terancam membengkak.

Nyatanya, pembentukan tim yang pernah disepakati di depan perwakilan warga Tionghoa di Gedung DPRD tinggal rencana belaka. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, saat dikonfirmasi Ayocirebon.com pada 7 Agustus 2020 mengaku, tim belum terbentuk.

Sayang, dia tak dapat memastikan hambatan pembentukan tim yang diwacanakan sejak 5 bulan lalu itu. Dia hanya berjanji akan mengonfirmasinya kepada instansi teknis terkait, dalam hal ini salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), mengingat pengawasan dan pengendalian fungsi penataan ruang menjadi ranah instansi ini.

“Timnya belum terbentuk, saya tidak tahu hambatannya apa. Tapi, nanti saya konfirmasi ke PU (DPUPR),” ujarnya.

Dia mengakui, tim ini bertugas menentukan langkah teknis terhadap problematika bong, mulai dari penegakan aturan hingga penataan ruang. Agus pula memastikan, bangunan yang berdiri di atas lahan bong menyalahi Perda RTRW yang menegaskan peruntukannya sebagai RTH.

“Tetap saja salah (bangunan di atas bong) karena kalau mengacu pada Perda RTR,  itu kan untuk RTH dan aktivitas penunjang lain yang fungsinya sesuai dengan itu,” tuturnya.

Sekalipun dinilai melanggar aturan, Agus tak menampik, upaya penegakan perda berpotensi menimbulkan resistensi. Karenanya, penyelesaian atas masalah ini tidak dapat parsial, melainkan harus terintegrasi.

Inilah yang sesungguhnya membuat posisi tim yang khusus menangani soal ini menjadi penting. Sayangnya, ketiadaan tim menjadi alasan Pemkot Cirebon belum melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang ada di area bong.

Dia pun menyebut, kunci penyelesaian masalah ini terletak pada komitmen dari instansi teknis terkait. Di sisi lain, meski tim belum terbentuk, Pemkot Cirebon tetap mengupayakan Ku Tiong dan Sin Tiong sebagai aset daerah.

“Kami sedang mengupayakan lahan itu sebagai aset pemerintah daerah. Bong itu tidak bisa jadi aset perorangan karena statusnya tanah negara,” tegasnya.

Kepala DPUPR Kota Cirebon, Syaroni, menyebut kemungkinan pembatalan pembentukan tim. Situasi itu tak lepas dari pandemi Covid-19 yang sempat memengaruhi mekanisme kerja di lingkungan Pemkot Cirebon.

Namun, dia meyakinkan, upaya penyelesaian persoalan ini tak lantas berhenti. Penyelesaian tetap terus dilakukan, yang akan dikembalikan kepada fungsi dan kewenangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dengan dikoordinasikan sekretaris daerah dan kepala daerah.

“Awalnya memang akan dibentuk tim, tapi berdasarkan kesepakatan, dikembalikan kepada fungsi dan kewenangan masing-masing SKPD,” tuturnya. 

Dia pun memastikan, bangunan-bangunan di area bong tak sesuai peruntukan tata ruang, baik banguna rumah, toko, kios. Semua bangunan di sana tidak memiliki IMB.

Hanya, imbuhnya, dibutuhkan kehati-hatian, terutama mengingat status tanah sebagai milik negara. Karena itu, penetapan status dan hak pengelolaan atas lahan Ku Tiong dan Sin Tiong diagendakan sebagai langkah awal dalam upaya penyelesaian problem di sana.

“Nah, ini harus melibatkan BPN. Setelah itu, baru penertiban (bangunan) dan seterusnya,” ujarnya.

Menurutnya, konsep-konsep SK maupun surat rencana untuk pengajuan HPL atau opsi lain untuk hak atas tanah dan lainnya, sejauh ini sudah ada.

“Mungkin akan dimulai lagi (proses penyelesaian), mengingat sepertinya situasi kantor instansi terkait lainnya juga sekarang sudah mulai normal (fase adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19),” cetusnya.

Adalah tugas pemerintah menjamin kelangsungan hidup semua warga, termasuk pemberian kepastian untuk menghapus kegelisahan warga, khususnya kalangan minoritas. Jangan sampai toleransilah yang akhirnya terkubur di bong itu.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar