Yamaha

Tak Sekedar Menyerap, DPRD Kota Cirebon Minta APBD Bermanfaat

  Selasa, 22 September 2020   Erika Lia
Kantor DPRD Kota Cirebon. (Ist)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- DPRD Kota Cirebon meminta lembaga eksekutif setempat mengefektifkan anggaran. Tak sekedar menyerap, penggunaannya harus bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang terimbas Covid-19.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (22/9/2020), Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020.

Azis menilai tahun ini penuh tantangan menyusul mewabahnya penyakit menular Covid-19. Sektor ekonomi, sosial, dan keuangan menjadi salah satu yang terimbas banyak akibat pandemi.

"Belanja naik, sedangkan pendapatan turun," katanya menggambarkan situasi keuangan daerah.

Dia meyakinkan, untuk ini telah melakukan refocusing dan relokasi anggaran sebagaimana arahan pemerintah pusat.

Seluruh instansi pemerintah daerah setempat terpaksa mengurangi sejumlah kegiatan. Anggaran yang semula dialokasikan untuk membiayai kegiatan, harus dialihkan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di kota itu sampai akhir 2020.

"Tapi, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, akan tetap dibiayai," sambungnya.

Selain menekan kasus Covid-19, anggaran hasil refocusing pun dialokasikan guna membiayai kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19. Sayang, dia mengaku belum mengetahui pasti angka kebutuhan dimaksud.

Dalam kesempatan itu antara lain diketahui pendapatan Kota Cirebon pada 2020 direncanakan turun pasca perubahan dari sekitar Rp1,7 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Salah satu komponen pendapatan yang mengalami penurunan berupa pendapatan asli daerah (PAD), dari semula sekitar Rp520 miliar menjadi sekitar Rp497 miliar pada rencana setelah perubahan.

Pun begitu dengan Dana Perimbangan dari semula sekitar Rp899 miliar menjadi sekitar Rp837 miliar pada rencana setelah perubahan. Sementara, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dari semula sekitar Rp361 miliar turun menjadi sekitar Rp355 miliar pada rencana setelah perubahan.

Tak hanya pendapatan, anggaran belanja daerah pun bernasib serupa, dari semula sekitar Rp1,8 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun pada rencana setelah perubahan.

Meski secara keseluruhan anggaran belanja turun, anggaran belanja tak langsung di sisi lain justru direncanakan naik setelah perubahan menjadi sekitar Rp716 miliar dari semula sekitar Rp711 miliar.

Berbeda dengan itu, belanja langsung turun dari semula sekitar Rp1,1 triliun menjadi sekitar Rp971 miliar pada rencana setelah perubahan.

Meski mengalami situasi luar biasa akibat pandemi, lembaga legislatif meminta eksekutif tetap perlu melakukan efektivitas pada belanja daerah.

"Prinsip dasarnya, belanja harus efektif dan potensi-potensi pendapatan harus terus digali," kata Ketua Fraksi Gerindra, Ruri Tri Lesmana saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Senada Ruri disampaikan pula Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Imam Yahya. Kedua fraksi pun seirama mengingatkan eksekutif agar menyerap belanja daerah untuk mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Tak sekedar menyerap anggaran, tapi juga bisa memberi rangsangan ekonomi rakyat," harap Imam.

Sementara, Fraksi Demokrat mengharapkan eksekutif melakukan penyesuaian anggaran yang bisa memberi ketenangan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekretaris Fraksi Demokrat, R. Endah Arisyanasakanti mengungkapkan pemahaman pihaknya atas dampak Covid-19 yang telah membuat ekonomi Kota Cirebon maupun nasional melambat sejak triwulan 1.

"Namun, kami harap (eksekutif) melakukan penyesuaian anggaran yang dapat memberi ketenangan dan manfaat bagi masyarakat, karena di tengah pandemi ini banyak masyarakat yang hidupnya kalang kabut," paparnya.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menerangkan, perubahan pada APBD dapat dilakukan ketika ada perkembangan dengan asumsi kuat.

"Keadaan darurat atau luar biasa," cetusnya menyebutkan salah satu situasi dimaksud.

Tak banyak yang menghadiri langsung rapat paripurna itu sendiri. Selain wali kota, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, serta sejumlah kepala instansi teknis setempat, maupun jajaran DPRD Kota Cirebon, sebagian peserta lainnya mengikuti rapat secara virtual menggunakan aplikasi Zoom.

"Ada yang rapat via Zoom karena kami ingin menghindari kerumunan banyak orang dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19," tegas Affiati.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar