Yamaha

Program Rutilahu Disorot Komisi II DPRD Kota Cirebon, Diminta Jadi Prioritas Utama

  Jumat, 16 Oktober 2020   Erika Lia
Komisi II DPRD Kota Cirebon saat rapat bersama DPRKP setempat. (Dok. DPRD Kota Cirebon)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Program rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi sorotan utama Komisi II DPRD Kota Cirebon terhadap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP).

Komisi II menemukan adanya ketidakseimbangan antara program prasarana sarana dan utilitas (PSU) dengan rutilahu dalam prioritas anggaran DPRKP Tahun Anggaran 2021. Pandemi Covid-19 diketahui telah menghentikan realisasi program rutilahu pada 2020.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Watid Syahriar mengemukakan, program rutilahu di Kota Cirebon sampai kini masih mengandalkan bantuan Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Tahun ini, Kota Cirebon hanya mendapat bantuan perbaikan 300 unit rumah dari Pemprov dan 100 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR," tuturnya.

Sayangnya, DPRKP mendata, 4.892 rumah di Kota Cirebon membutuhkan perbaikan. Pihaknya mendapati ketimpangan dalam hal ini.

Kondisi itu diperparah dengan ketiadaan payung hukum untuk program rutilahu dari pemerintah daerah. Namun begitu, Watid meyakinkan kesiapan pihaknya membuatkan regulasi yang dibutuhkan.

"Kalau perlu, kami siap buatkan perdanya (peraturan daerah) karena ini menyangkut program prioritas masyarakat yang membutuhkan kelayakan tempat tinggal," cetusnya.

Meski tanpa regulasi daerah, nyatanya lembaga eksekutif Kota Cirebon melalui DPRKP telah mengalokasikan anggaran Rp400 juta untuk rutilahu. Namun, pihaknya menilai, jumlah itu terlalu kecil dibanding total anggaran untuk PSU sebesar Rp13,9 miliar.

"Kami ingin ada semacam kebersamaan dalam menyikapi masalah kelayakan hunian ini. Saya sendiri lebih memilih program rutilahu diprioritaskan ketimbang pembuatan taman," tandasnya.

Kepala DPRKP Agung Sedijono menjamin, realisasi program rutilahu kembali dilaksanakan Oktober ini. Pihaknya telah mendata rumah-rumah yang layak beroleh bantuan untuk perbaikan.

"Untuk program rutilahu dari pusat maupun provinsi akan mulai dilaksanakan awal 2021," terangnya.

Dalam kesempatan itu dia menegaskan, bantuan program rutilahu bukanlah uang tunai. Penerima bantuan akan mendapat material bangunan, berikut biaya upah bagi tukang yang akan mengerjakannya.

Warga yang sebelumnya telah menerima bantuan program ini tak akan kembali mendapatkannya. Dengan kata lain, bantuan program rutilahu hanya berlaku untuk 1 nama dengan 1 unit rumah saja.

"Jadi, kalau sudah mendapat bantuan, otomatis namanya masuk daftar penerima bantuan program rutilahu," tegasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar