Yamaha

Penolakan UU Cipta Kerja Belum Reda, Wali Kota Cirebon Sebut Kesulitan Sosialisasi

  Sabtu, 24 Oktober 2020   Erika Lia
Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Kota Cirebon rusuh pada awal Oktober lalu.

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Di tengah polemik UU Cipta Kerja, Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis mengaku kesulitan menyosialisasikan secara efektif ihwal regulasi tersebut kepada publik.

Dia memandang, tak ada klausul yang merugikan pekerja dalam UU Cipta Kerja. Pun begitu juga tiada pasal-pasal yang merugikan pengusaha.

Sayangnya, polemik UU Cipta Kerja belum pula reda. Situasi itu menyulitkan pihaknya dalam memberi pemahaman atas poin-poin yang diperdebatkan kepada khalayak.

"Maraknya unjuk rasa penolakan, kami di daerah fokusnya jadi terpecah," ungkapnya.

Azis menggambarkan situasi tersebut layaknya arena balap antara pihak yang menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dengan pemerintah yang mengupayakan sosialisasi UU yang disahkan pada 5 Oktober 2020 itu.

Sekalipun klausul yang merugikan pekerja tak ada, dia mengakui, regulasi tersebut pun tak memenuhi seluruh keinginan buruh. Sama halnya dengan keinginan pengusaha yang tak sempurna terakomodir.

Menurutnya, UU Cipta Kerja memang menciptakan tantangan bagi pekerja untuk lebih produktif, baik secara individu maupun kelompok.

"Tantangan bagi pekerja memang harus menaikkan produktivitasnya," ujarnya.

Dengan pertimbangan situasi berbeda antara sosialisasi UU Cipta Kerja dengan UU lain, dia pun menyarankan pemerintah pusat membentuk tim gabungan antara kementerian terkait dengan DPR RI dan DPRD, terkait sosialisasi UU Cipta Kerja ke daerah-daerah.

Tim ini dianggap akan lebih mahir memberikan penjelasan, mengingat sebagai pihak yang membuat dan membahas UU Cipta Kerja.

"Kementerian terkait dan DPR RI kan sebagai pihak yang membuat dan membahasnya, pasti akan lebih mahir menjelaskan," paparnya.

Tim yang dibentuk, imbuhnya, dapat mengadopsi tim yang menyosialisasikan empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hanya, dia menekankan, saran itu tak berarti Pemkot Cirebon menolak instruksi pemerintah pusat. Pemda, tegasnya, tetap berusaha menyosialisasikannya.

"Kami di daerah faktanya tetap coba menyosialisasikan UU Cipta Kerja," tegasnya.

 


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar