bank bjb
  
Yamaha

2 Dekade Berkuasa di Kabupaten Indramayu, Rezim Pohon Beringin Terancam Tumbang

  Selasa, 15 Desember 2020   Erika Lia
2 Dekade Berkuasa di Kabupaten Indramayu, Rezim Pohon Beringin Terancam Tumbang
Paslonkada Indramayu nomor urut 3, Daniel Mutaqien Syafiuddin (kiri) dan dan Taufik Hidayat (kanan). (Ayocirebon.com/Erika Lia)

INDRAMAYU, AYOCIREBON.COM -- Partai Golkar terancam tumbang setelah setidaknya 2 dekade berdiri tegak di Kabupaten Indramayu. Pengkhianatan di tubuh internal partai menjadi salah satu teori yang mencuat.

Penghitungan suara Pilkada Indramayu sendiri belum resmi diumumkan otoritas penyelenggara pemilu setempat. KPU Indramayu baru menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, Selasa (15/12/2020).

Kendati demikian, dalam hitung cepat (quick count) maupun hitung suara sebenarnya (real count) di tiap kecamatan oleh KPU, paslonkada dari Partai Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin-Taufik Hidayat, kalah unggul dibanding paslonkada Nina Agustina Da'i Bachtiar-Lucky Hakim yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem.

Profil Daniel rupanya tak cukup kuat untuk mempertahankan kekuasaan sang ayah, Irianto MS Syafiuddin (alm) sebagai Bupati Indramayu selama 1 dekade. Padahal, sang ibu, Anna Sophanah, pula sempat meneruskan tampuk kekuasaan di Bumi Wiralodra selama 8 tahun.

Meski tak lagi di tangan 'Dinasti' Syafiuddin, partai berlambang pohon beringin ini masih berkuasa di Indramayu, setelah posisi Anna digantikan wakilnya ketika itu, Supendi. Sayang, di tengah kekuasaannya, Supendi dicokok KPK setelah terjerat kasus korupsi.

Belakangan, sang wakil, Taufik Hidayat, juga dari Partai Golkar ditunjuk sebagai penggantinya sementara waktu (pelaksana teknis/Plt). Di tengah masa jabatannya, Taufik turut berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Indramayu sebagai calon wakil bupati, berpasangan dengan Daniel.

Dewan Penasihat Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang juga ketua tim pemenangan Daniel-Taufik, Iwa Sungkawa menuding pengkhianatan dari dalam mengakibatkan kekalahan bagi calon yang diunggulkan pihaknya.

"Ada yang tidak loyal dengan mendukung calon lain," ungkapnya, Selasa (15/12/2020).

Dia menduga ada gerakan dari pimpinan-pimpinan kecamatan (PK) untuk mendukung pasangan calon pilkada (paslonkada) lain.

Dia memandang, perlu sanksi tegas dari DPP Golkar maupun DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat terhadap pihak-pihak yang terbukti berkhianat.

"Harus ada sanksi tegas dari DPP dan DPD Jabar agar Partai Golkar Indramayu dapat diselamatkan," tegasnya.

Terpisah, Ketua Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Dudung Indra Ariska mengharapkan analisa apapun ihwal kekalahan Partai Golkar tak hanya dibangun oleh hipotesa yang didasarkan asumsi.

"Bukan hanya dominasi dan monopoli kekuasaan di tubuh partai yang jadi kambing hitam atas lepasnya Indramayu 1 (bupati) dari Partai Golkar, banyak faktor yang memengaruhinya," paparnya.

Menurutnya, faktor krusial berupa konflik internal Partai Golkar pasca Musyawarah Daerah (Musda) X pada 16 Juli 2020. Sejak itu hingga pilkada, tak ada komitmen antara kubu musda dengan kubu paslonkada Daniel-Taufik.

Akibatnya, mesin politik partai tak berjalan sistemik dan komprehensif. Dirinya melihat adanya vested interest (kepentingan pribadi yang kuat) pada kubu musda 16 Juli hingga melahirkan distorsi.

"Perjuangan kubu musda 16 Juli untuk mendulang suara bagi Daniel-Taufik terhalang pagar vested interest. Dalam konteks ini, telah terjadi distorsi sehingga tak bisa membedakan mana kepentingan partai karena terbutakan oleh kepentingan pribadi yang sarat politik pragmatis," bebernya.

Sebagai ketua bidang pemenangan partai, pihaknya melihat, perjuangan mendulang suara sesungguhnya hanya dilakukan mesin relawan, pimpinan kecamatan, dan pengurus desa (PD) bentukan dan loyalis Daniel-Taufik.

Kekalahan Partai Golkar dalam Pilkada Indramayu sendiri, dimintanya sebagai bahan evaluasi seluruh komponen partai itu. Pihaknya tak menghendaki Daniel-Taufik dikambinghitamkan dan dianggap paling berdosa dalam pergeseran rezim dari Partai Golkar ke partai berlambang banteng.

Kubu musda yang dimaksud Dudung sendiri merujuk pada sekelompok orang dalam Partai Golkar yang menggelar Musda X pada 6 Juli 2020. Musda itu diketahui mengundang polemik di internal partai sebab adanya perbedaan pendapat.

Sebagian anggota partai berpendapat musda yang digelar di Hotel Handayani, Kabupaten Indramayu itu tak sehaluan dengan instruksi DPD Partai Golkar Jabar. DPD Jabar menginstruksikan musda digelar setelah pilkada pada Desember ini.

Namun, dengan alasan instruksi tertulis itu datang mendadak, sekelompok orang tetap menggelar musda sesuai agenda awal. Dalam musda itu, Syaefudin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu.

Namun, sampai kini Syaefudin belum dikukuhkan. Dudung menerangkan, hasil Musda X masih menjadi sengketa legalitas formal. Prosesnya sendiri masih berjalan di Mahkamah Partai Golkar.

"Hasil musda 6 Juli belum final and binding. Hormati proses hukum yang masih bergulir," imbaunya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar