Yamaha

Ini Alasan Calon Bupati Indramayu Solihin Tolak Tandatangan Hasil Pilkada

  Rabu, 16 Desember 2020   Erika Lia
ilustrasi pilkada (Ayobandung.com)
AYO BACA : Hasil Pilkada Indramayu Tetapkan Pasangan Nina-Lucky Menang, Pesaing Ogah Tandatangan Berita Acara

AYO BACA : Live Streaming Quick Count Pilkada Indramayu

INDRAMAYU, AYOCIREBON.COM -- Paslonkada Indramayu nomor urut 1, Muhamad Solihin-Ratnawati (Sholawat), belum memastikan pengajuan gugatan terhadap KPU setempat, menyusul penolakan penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Indramayu.
 
Penolakan berita acara pada rapat pleno yang digelar Selasa (15/12/2020) itu disampaikan saksi paslonkada Sholawat yang hadir. Dalam rapat pleno tersebut, paslonkada nomor urut 4, Nina Agustina Da'i Bachtiar-Lucky Hakim unggul.
 
Paslonkada Sholawat menilai, banyak persoalan dalam pelaksanaan Pilkada Indramayu yang belum terselesaikan oleh KPU sebagai penyelenggara. Sedikitnya 10 catatan melatari penolakan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara.
 
"Salah satunya kasus perusakan kantor KPUD Kabupaten Indramayu hingga mengakibatkan pecahnya kaca depan kantor. Sampai hari ini belum ada penyelesaian hukum yang jelas," ungkap Lead Officer (LO) sekaligus saksi paslonkada Sholawat, Sadar.
 
Perusakan kantor KPU ketika itu dilakukan simpatisan paslonkada nomor 2 Toto Sucartono-Deis Handika (Toska) yang kecewa dengan molornya tahapan verifikasi dan dinilai telah merugikan Toska. Pihaknya menyoroti transparansi kesepakatan ganti rugi antara Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni, dan Toto.
 
Persoalan lain berupa dugaan adanya oknum ketua PPK kecamatan yang naik pentas mendukung salah satu paslonkada. Sampai kini, pihaknya belum melihat ada tindakan tegas sebab oknum tersebut masih bertugas.
 
Masih banyaknya surat pemberitahuan pemilih (form C-Pemberitahuan) yang beredar di malam hari seperti di salah satu, menjadi hal ke-3 yang dipersoalkan Sholawat. Sesuai ketentuan, form C-Pemberitahuan seharusnya sudah selesai dibagikan paling lambat  H-1 pukul 18:00 WIB.
 
"Ada juga kasus 2 warga Jatibarang yang memilih di Kedokan Gabus tanpa membawa form A-5 yang sah. Namun, di sana (Kedokan Gabus) tak dilakukan PSU sebagaimana peraturan," tuturnya.
 
Selain itu, Sholawat juga menunjuk kasus yang menimpa ketua KPU, Toni, yang terekam dalam video saat menghadiri ulang tahun salah satu paslonkada.
 
Kasus money politic yang dituding tanpa transparansi, ketiadaan tindakan tegas terhadap oknum KPPS yang mencoblos 4 lembar surat suara, hingga tidak realistisnya pelaporan dana kampanye paslonkada yang seharusnya diaudit, menjadi serentetan persoalan lain yang disinggung Sholawat.
 
"Kami juga menduga keterlibatan aparat yang memihak paslonkada tertentu secara masif dan terstruktur," tambahnya.
 
Terakhir, pihaknya menunjuk perbedaan selisih kertas suara yang menandakan penyelenggaraan pilkada tak profesional dan curang.
 
Secara keseluruhan, pihaknya masih akan mengoordinasikan dengan tim pemenangan paslonkada Sholawat terkait kemungkinan untuk mengajukan keberatan.
 
"Kita akan rapat dengan tim pemenangan untuk tindaklanjutnya," tandasnya.

AYO BACA : Tumbangnya Rezim Golkar si Beringin Kuning di Indramayu yang Berkuasa 2 Dekade


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar