bank bjb
  
Yamaha

Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Cirebon Meningkat sepanjang 2020, Hal Ini Paling Disoroti

  Jumat, 01 Januari 2021   Fichri Hakiim
Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Cirebon Meningkat sepanjang 2020, Hal Ini Paling Disoroti
Ilustrasi -- Kekerasan Seksual Terhadap Anak. (Pixabay)
BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon meningkat sepanjang 2020. Kasus ini mengalami lonjakan signifikan dibanding 2019.
 
Data Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mencatat, pada tahun 2020 ada 30 kasus kekerasan yang terdiri dari 15 kasus kekerasan seksual, 5 kasus kekerasan fisik, 5 kasus kekerasan psikis, 4 kasus eksposisi anak , 1 kasus penelantaran anak. Kemudian, data Polresta Cirebon ada 49 kasus kekerasaan anak yang saat ini masuk dalam penyelidikan.
 
Melihat tingginya kasus kekerasan anak, Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon pun dipertanyakan. Pasalnya, KPAID Kabupaten Cirebon tidak menunjukkan hasil positif dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Masyarakat berharap, ke depannya bisa menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama para pemangku kebijakan.
 
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi 1, Diah Irwani Indriyati mengatakan, harus ada perhatian khusus dari pemerintah pada setiap kasus kekerasan terhadap anak. 
 
"Setiap kasus harus menemui titik akhir dan jangan sampai kasus tersebut dipeti-es-kan," katanya dikutip dari Ayobandung.com.
 
Diah juga menanggapi langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon. Namun pihaknya menilai, kinerja KPAID belum terlihat. 
 
"Ini sangat disayangkan, Pemkab Cirebon sudah mempunyai KPAID, tapi saya belum lihat kinerjanya dalam menyelamatkan anak - anak dari kekerasan, malah Ketua KPAID Kabupaten Cirebon Fifi Sofiah lebih sibuk mengurusi kasus pribadinya," ujarnya, Jumat (1/1/2021). 
 
Diah menilai, pemerintah harus dapat mengambil sikap tegas terkait kinerja KPAID Kabupaten Cirebon. Menurutnya, harus ada evaluasi susunan kepengurusan mulai dari ketua sampai ke komisinya. 
 
"Ya, seharusnya pemerintah mengambil sikap tegas ya untuk mencopot ketua dan kepengurusannya, kalau tidak bisa memberikan rasa aman kepada generasi penerus yakni anak-anak. Ini nama baik KPAID plus Pemerintah Kabupaten Cirebon, kalau ketuanya bermoral ya harusnya mundur dari KPAID, dan fokus dulu mengurusi urusan pribadinya," jelasnya. 
 
Diah juga berharap, agar pemerintah serius dalam menangani setiap laporan kasus kekerasan terhadap anak dan korban harus mendapat perlindungan. Tak sampai itu, korban pun perlu mendapatkan pengawasan untuk memperbaiki mentalnya.
 
"Pemerintah harus serius, pelaku harus mendapat hukuman dan korban harus mendapat perlindungan dan pengawasan, agar mentalnya tidak drop di masyarakat," katanya. 
 
Sementara itu, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Siti Nuryani mengatakan, pada tahun 2020 di Kabupaten Cirebon ada 30 kasus kekerasan terhadap anak. 
 
Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, Komnas Perlindungan Anak Cirebon melakukan pendampingan mulai dari pelaporan sampai visum, serta membantu mengurangi rasa traumanya.
 
"Kalau anak masih sekolah kita lanjutkan sekolahnya atau kita pondok pesantren. Kalau sampai terjadi kehamilan atau luka fisik, psikis, kita ada rumah aman," kata Yani. 
 
Yani juga menyoroti kinerja KPAID Kabupaten Cirebon, walaupun Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai KPAID Kabupaten Cirebon, pihaknya belum melihat peran KPAID dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak. Ia menuturkan, pihaknya hanya berkoordinasi dengan dinas terkait seperti DP3AKB, Dinsos, Dinkes, Disdik, dan Disdukcapil. 
 
"Kalau peran KPAID Kabupaten Cirebon kami belum tahu dan belum berkoordinasi, kami berkoordinasi dengan pihak dinas terkait saja," jelasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar