Yamaha

Ada Temuan Baru dalam Kasus Dugaan Rekayasa Buku Nikah Ketua KPAID Cirebon

  Kamis, 14 Januari 2021   Fichri Hakiim
Kuasa Hukum Penggugat Razman Arif Nasution. (Ayobandung.com/Fichri Hakiim)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung kembali mengelar sidang lanjutan dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiah, Kamis (14/1/2021).

Pada sidang kali ini, kuasa hukum penggugat, Razman Arif Nasution menjelaskan usai menyerahkan bukti surat, bukti tambahan sudah disetujui oleh majelis hakim dan dibandingkan dengan pembanding asli.

Di sisi lain, karena tergugat satu yakni kuasa hukum Kepala Urusan Agama (KUA) Mundu Kabupaten Cirebon tidak memiliki bukti asli, maka sidang di tempat akan dilakukan  pada Jumat (22/1/2021) bertempat Hotel Bentani, Cirebon.

"Tadi agendanya menyerahkan bukti surat dan bukti tambahan, dan dibuktikan dengan pembanding asli, hasilnya sudah disetujui oleh majelis hakim, yang belum lengkap bukti dari tergugat 1, mereka tidak memiliki bukti asli, nanti akan digelar sidang di tempat," ujar Razman, Kamis (14/1/2021).

Razman menjelaskan, alasan lain dilakukannya sidang di tempat karena usia saksi sudah sepuh.  Rencananya, sidang di tempat akan dimulai pukul 08.00 WIB, pengunjung pun akan dibatasi termasuk kuasa hukum, atas permintaan majelis hakim.

AYO BACA : Buku Nikah Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Status Jadi Penyidikan di Polda Jateng

"Alasan lain sidang di tempat karena saksi yang nanti dihadirkan sudah berusia lanjut, itu bagus biar semua terbuka, majelis hakim juga meminta pengunjung, kuasa hukum dibatasi. Apalagi sampai bawa-bawa preman," jelasnya.

Saat ini, kasus dugaan rekayasa buku nikah Fifi Sofiah dan IE masih berlangsung di PTUN Bandung. Namun, untuk kasus pidananya sedang di proses di Polda Jateng.

"Pembatalan buku nikah ada di PTUN Bandung, dan pidananya ada di Polda Jateng," tambahnya.

Saat sidang berlangsung, Razman menuturkan ada perbedaan data di KTP dan buku nikah milik Fifi, salah satunya perbedaan pada tanggal lahir. Razman juga menegaskan, bahwa hal itu menjadi bukti atau menguatkan kalau buku nikah itu diduga rekayasa.

"Masa tanggal lahir berbeda, di KTP tanggal 16, di buku nikah tanggal 5, ini kontra produktif dan di KTP milik IE tidak ada nama Effendi-nya, kalau IE merasa dirugikan dengan tindakan Fifi yang diduga merekayasa ini bisa dilaporkan, kami juga akan meminta keterangan Dinas Kependudukan untuk memberikan data yang sebenarnya," jelas Razman.

AYO BACA : 'Buku Nikah' Ketua KPAI Cirebon, Razman: Majelis Hakim tak Boleh Berpihak

Tak hanya itu, Razman juga menunjukan bukti lainnya, seperti surat akta kelahiran anak kedua yang diduga palsu. Pasalnya, perkawinan siri antara Fifi Sofiah dan IE tidak memiliki anak kandung.

"Kami heran kok bisa terbit 2 akta lahir atas nama Mohamad Nafis Irfan anak kedua, parahnya lagi 2 akta lahir yang sama tapi beda penulisan nama IE, ini kuat dugaan ada rekayasa dalam penerbitan akta lahir, dan yang jadi pertanyan lagi, kemana anak ke satu kalau emang ada, ini langsung aja anak ke dua," ucapnya.

Sementara itu, IL yang merupakan istri sah IE, menyayangkan tindakan Fifi Sofiah sebagai Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, yang berani melakukan semua dugaan rekayasa buku nikah serta rekayasa akta kelahiran anak.

"Dia itu Ketua KPAID, harusnya mengerti dan melindungi anak, bukan justru melakukan ini semua dan sangat disayangkan," kata IL.

Tak sampai disitu, IL juga berencana melaporkan Fifi Sofiah yang juga sebagai Ketua KPAID Kabupaten Cirebon ke pihak kepolisian. IL tak terima karena dirinya ditudung oleh Fifi Sofiah sebagai Wanita Idaman Lain (WIL).

"Dalam gugatan itu ada, saya di katakan sebagai WIL, yang WIL itu siapa? ini akan saya laporkan ke pihak kepolisian, biar mereka yang buktikan siapa yang WIL," tuturnya.

Sementara itu di waktu yang bersamaan, kuasa hukum KUA Mundu yang juga sebagai Kasubag Hukum Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, Haidar Yamin Mustofa, mengatakan pihaknya telah mengajukan 4 saksi kepada majelis hakim. Namun, hanya 2 saksi yang disetujui untuk sidang ditempat.

"Tadi kami mengajukan 4 saksi, tapi yang disetujui hanya 2 saksi yakni Rakim dan Sunadi yang dianggap mengetahui permasalahan ini," ujar Haidar.

AYO BACA : Ketua KPAID Kabupaten Cirebon Terancam Dipolisikan Gara-gara Buku Nikah


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar