bank bjb
  

SKB 3 Menteri tentang Seragam Tuai Kritikan

  Jumat, 05 Februari 2021   Republika.co.id
SKB 3 Menteri tentang Seragam Tuai Kritikan
ilustrasi atribut dan seragam sekolah (Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Praktisi Hukum dan juga wakil sekjen bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah meminta SKB 3 Menteri seragam dan atribut peserta didik segera dicabut. 

Seperti diketahui Mendagri Tito Karnavian, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas telah membuat SKB  tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 

"SKB 3 itu harus segera dicabut karena berpotensi melahirkan kegaduhan dan merusak Sistem Hukum. SKB itu Beschiking (Keputusan) bukan Regeling (ketentuan yang mengatur)," kata Ikhsan menyampaikan pandanganya kepada Republika, Kamis (4/2/2021).

Ikhsan mengatakan, karena faktanya isi SKB tersebut berupa regeling (aturan), maka harus di Judicial Review ke Mahkamah Agung. Alasannya karena SKB itu akan menimbulkan kekacauan pada sistem hukum. 

"Kasus jilbab ini mengemuka di awal Januari lalu, ketika SMK Negeri 2 Padang Sumatra Barat dituding melakukan pemaksaan menggunakan jilbab bagi siswi yang beragama non muslim," katanya.

Padahal, itu merupakan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang mengharuskan penggunaan jilbab bagi siwi muslimah, itu merupakan beleid dari pemerintah daerah setempat yang tertuang dalam  Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005, dan merupakan kearifan lokal yang harus dihormati. 

Karena jilbab dianggap sebagai pakaian yang sesuai syari dan berpakaian yang sesuai syari adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslimah. 

"Karena dalam Islam berpakaian dengan menutup aurat itu disamping wajib hukumnya bagi seorang muslimah juga merupakan ibadah," katanya.

Dan Hal itu dijamin oleh Konstitusi Pasal 29 ayat  (1) UUD 1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan diayat (2)nya "Negara menjamin  hak warga Negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan  ajaran agama dan kepercayaannya itu."

Terlebih bagi Masyarakat Minang yang memiliki Filosofi "Adat basandi Syara’ Syara basandi Kitabullah." Karena itu Kebijakan Pemerintah Daerah Padang atau tepatnya Wali Kota Padang yang tertuang dalam Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005, yang salah satu pointnya mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang.

"Hal ini sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pacasila khususnya  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya.

Apalagi kata Ikhsan, kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2005 dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan ditaati. Ikhsan mengaku heran mengapa Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kemudian mempersoalkannya. 

"Sampai Mas Menteri Nadiem begitu geram membuat pernyataan melalui video dan menjadi viral. Seakan akan ada persoalan genting dan terjadi praktek intolerans di Sekolah," katanya.

Ikhsan berpendapat, berkaitan dengan kasus seorang siswi non muslim Elianu, di Kota Padang yang merasa di “himbau” memakai jilbab oleh sekolahnya harusnya tak menjadi dasar diterbitkan SKB. Dan pihak sekolah dalam pernyataannya tidak merasa memaksakan aturan tersebut.

" Hal ini bersifat kasuistis," katanya.

Menurut Ikhsan pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim itu menggenalisir bahwa sekolah dilarang membuat peraturan atau himbauan bagi siswinya untuk menggunakan pakaian model agama tertentu. Dan hal itu dinilai sangat berlebihan dan bertentangan dengan konstitusi.

"Hemat kami, ini merupakan pernyataan yang berlebihan, dan bisa jadi bertentangan dengan kebebasan warga Negara melaksanakan ajaran agamanya yang telah dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang telah berlangsung sejak Indonesia merdeka," katanya.

Menurut Ikhsan diterbitkannya SKB 3 Menteri, Kementrian Pendidikan Kemendagri dan Kementrian Agama ini menambah kekeliruan dan kegaduhan  lagi. Karena itu mengenai kasus siswi di SMK Negeri 2 Kota Padang yang kebetulan keyakinan agamanya berbeda dan tidak merasa dipaksa dan diterima sebagai sesuatu yang sudah terbiasa sesuai pernyataan siswa tersebut ketika diwawancarai oleh media.

"Haruslah disudahi. Cukup diselesaikan oleh internal sekolahnya bersama Dinas Pendidikan di Kota Padang dan Pemda setempat," katanya.

Apalagi, pihak sekolah hingga hari ini,  tidak mengambil tindakan apapun terhadap siswi tersebut. Jadi sama sekali tidak diperlukan SKB 3 Menteri yang mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Ikhsan mengajak, semua meciptakan kesejukan dan ketentraman di  masyarakat yang sudah sulit akibat wabah Covid-19. SKB 3 Menteri ini jangan solah-olah ada intoleransi dan pelanggaran HAM. 

"Mari kita jaga kerukunan dan harmoni kehidupan antar ummat beragama, karena kita semua bersudara," kata Ikhsan yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Halal Wach.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar