bank bjb
  

Perda Pesantren Mulai Disosialisasikan ke Kiai dan Ulama di Jabar

  Kamis, 18 Februari 2021   Heru Rukanda
Perda Pesantren Mulai Disosialisasikan ke Kiai dan Ulama di Jabar
ilustrasi santri. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

TASIKMALAYA, AYOCIREBON.COM -- Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tasikmalaya, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Pesantren ke para kiai dan ulama di Jabar.

Menurutnya, dalam perda pesantren tersebut ada 3 poin ini yakni yakni pembinaan, pemberdayaan, dan bantuan. Karenanya, pihaknya tengah menyosialisasikan peraturan daerah (perda) pesantren. 

"Kepada pondok pesantren (ponpes) yang belum memiliki nomor statistik atau registrasi untuk segera mengurusnya di kementerian agama (kemenag) di daerahnya masing-masing, karena ponpes yang akan mendapatkan bantuan itu yang sudah memiliki nomor registrasi dari kemenag" ujar Uu dikutip dari Ayotasik.com, Kamis (18/2/2021).

Ia menuturkan, Peraturan Gubernur (pergub) soal pesantren sudah selesai dibuat dan sedang dilakukan sosialisasi. Namun, untuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) belum dibuat.

"Saya sedang mencari format apa yang diharapkan kiai dan ulama tentang juklak dan juknis dalam mengimplementasikan dari perda pesantren," tuturnya.

Uu menjelaskan, kalau perda lain membuat dulu juklak dan juknisnya baru disosialisasikan, tapi dalam perda pesantren ini pihaknya menyosialisasikan terlebih dahulu dengan harapan adanya masukan dari para kiai dan ulama.

"Saya tidak mau dengan adanya perda ini membelenggu para kiai dan ulama sehingga sulit untuk bergerak. Justru dengan adanya perda ini sebuah bentuk penghargaan bagi santri dan pesantren yang sudah berjuang untuk bangsa ini," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah baik kota/kabupaten dan dewan perakilan rakyat daerah (DPRD) untuk membuat perda turunan dari perda pesantren tersebut.

"Saya berharap pondok pesantren ini bukan hanya diperhatikan oleh provinsi, tapi diperhatikan juga oleh wali kota dan bupati, karena kami juga membuat perda turunan dari undang-undang" pungkasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar